TASIKMALAYA | Priangan.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Tasikmalaya menilai ruang demokrasi lokal semakin menyempit. Hal ini mencuat setelah aksi evaluasi kinerja Wali Kota Tasikmalaya yang digelar mahasiswa justru dihadapi dengan barikade aparat keamanan dan pendekatan represif, bukan dialog terbuka.
Sekretaris PC PMII Kota Tasikmalaya, Muhammad Sabiq Awwalin, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk menilai sejauh mana janji politik kepala daerah benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata bagi masyarakat.
“Pernyataan sikap yang kami sampaikan lahir dari data lapangan, realitas sosial, dan kegelisahan publik atas banyak persoalan yang belum terselesaikan dalam satu tahun kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya,” ujar Sabiq dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/2/2026).
Namun, menurut Sabiq, aksi evaluatif tersebut justru tidak mendapat respons demokratis. Alih-alih dialog, mahasiswa dihadapkan pada pagar besi kekuasaan dan pengamanan berlebihan, yang mencerminkan sikap defensif pemerintah daerah terhadap kritik publik.
Ia mengaku menjadi korban langsung kericuhan di lapangan, yang menurutnya menunjukkan wajah negara yang lebih cepat membungkam kritik mahasiswa dibanding mendengar evaluasi rakyat.
“Ini ironi demokrasi. Negara hari ini tampak lebih sigap meredam suara mahasiswa daripada membuka telinga terhadap kritik yang sah,” tegasnya.
PMII juga menyoroti ketidakhadiran Wali Kota Tasikmalaya dalam ruang dialog evaluatif, yang dinilai memperkuat kesan kepemimpinan yang alergi terhadap kritik. Menurut Sabiq, ketika kepala daerah memilih menghindar dari evaluasi publik dan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan aspirasi rakyat kepada aparat, maka yang terjadi adalah pemindahan tanggung jawab politik menjadi kekerasan struktural.
“Kepemimpinan demokratis tidak diukur dari tebalnya pengamanan, tetapi dari keberanian menghadapi kritik. Jika evaluasi dijawab dengan barikade polisi, publik wajar bertanya: ini sedang dievaluasi atau justru dilindungi dari evaluasi?” ujarnya.
Tak hanya itu, PMII Kota Tasikmalaya juga mengecam pemberitaan media yang dinilai tidak berimbang dalam melaporkan aksi tersebut. Sabiq menilai ada framing yang menggiring opini publik seolah mahasiswa adalah biang kericuhan, sementara konteks evaluasi kinerja dan suara korban dihilangkan.
“Ini bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mewajibkan media menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan beritikad baik. Ketika pers lebih sibuk menjaga citra kekuasaan, maka pers kehilangan fungsi kontrol sosialnya,” kata Sabiq.
Dalam pandangan ideologisnya, Sabiq mengaitkan kondisi tersebut dengan pemikiran Tan Malaka, yang menegaskan bahwa perlawanan rakyat lahir ketika janji politik tidak bertemu dengan realitas sosial. Kekuasaan, menurutnya, harus diuji dengan nalar, data, dan fakta material—bukan dijaga oleh kekerasan aparat atau dilindungi framing media.
“Menutup ruang evaluasi kinerja berarti menolak dialektika sejarah dan menempatkan kekuasaan di atas akal sehat publik,” ujarnya.
Sabiq menegaskan bahwa aksi evaluasi kinerja Wali Kota Tasikmalaya adalah sah, konstitusional, dan bermartabat. Ia menyebut setiap upaya membungkam kritik—baik melalui penghindaran dialog oleh kepala daerah maupun manipulasi opini publik—sebagai bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi lokal.
“PMII tidak akan diam, tidak akan takut, dan tidak akan dibungkam. Selama evaluasi dianggap ancaman dan kritik diperlakukan sebagai musuh, kami akan tetap berdiri bersama rakyat dan melawan ketidakadilan,” pungkasnya. (yna)
