Pilkada Tidak Langsung Dinilai Hidupkan Oligarki, Akademisi Tasikmalaya Angkat Suara

In Daily News
Januari 18, 2026

TASIKMALAYA | Priangan.com – Wacana penerapan Pilkada tidak langsung kembali bergulir dan disebut-sebut akan dipaksakan menjadi sistem pemilihan kepala daerah pada 2031 mendatang. Isu ini menuai penolakan luas dari berbagai lapisan masyarakat karena dinilai menghilangkan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung.

Gelombang penolakan muncul seiring kekhawatiran bahwa Pilkada tidak langsung justru akan menarik demokrasi Indonesia ke belakang. Sejumlah kalangan mendesak agar wacana tersebut ditinjau ulang dan dibatalkan, termasuk dari kalangan peneliti dan akademisi yang menilai solusi perbaikan demokrasi tidak terletak pada pencabutan hak pilih rakyat.

Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Mouliza K. Donna Sweinstani, secara tegas menyatakan bahwa Pilkada tidak langsung harus dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hal itu disampaikannya dalam sebuah podcast bersama Bambang Widjojanto yang membahas arah demokrasi Indonesia ke depan.

“Pilkada tidak langsung harus dibatalkan karena mencabut kedaulatan rakyat. Solusinya bukan menarik hak pilih rakyat, tetapi memperkuat edukasi politik secara berkelanjutan agar masyarakat memahami sistem demokrasi dan risiko dari salah memilih,” ujar Dona.

Menurut Dona, penerapan Pilkada tidak langsung justru berpotensi menghidupkan kembali praktik oligarki di daerah. Ketika pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, maka ruang transaksi elite dan kepentingan politik tertutup akan semakin terbuka.

“Dengan Pilkada tidak langsung, kita sama saja menghidupkan oligarki yang ada di daerah,” tegas peneliti yang fokus pada isu demokrasi dan politik tersebut.

Pandangan senada disampaikan akademisi Universitas Islam KH Ruhiyat Cipasung, Isna Nur Fatwa. Ia menilai bahwa persoalan utama demokrasi hari ini bukan terletak pada sistem Pilkada langsung, melainkan pada minimnya pendidikan politik yang diterima masyarakat.

Lihat Juga : Ini Alasan Trump Berlakukan Tarif 32% untuk Indonesia

“Rakyat hari ini memang membutuhkan edukasi politik yang jauh lebih baik. Anggarannya sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaannya dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” ujar Isna.

Lihat Juga : Pesan Menteri Agama dalam Wisuda Mahasiswa IAIC Tasikmalaya

Isna menegaskan, memperbaiki kualitas demokrasi seharusnya dilakukan dengan meningkatkan literasi politik warga, bukan dengan mengganti sistem pemilihan yang justru menghilangkan hak dasar rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Dengan berbagai pandangan tersebut, Pilkada tidak langsung dinilai bukan jalan menuju demokrasi yang lebih berkualitas. Sebaliknya, sistem tersebut dianggap berpotensi membunuh kebebasan memilih rakyat dan menggerus prinsip kedaulatan yang selama ini menjadi fondasi demokrasi Indonesia, termasuk di daerah seperti Tasikmalaya.

Wacana ini pun terus menjadi sorotan publik, seiring kekhawatiran bahwa perubahan sistem Pilkada akan berdampak besar terhadap masa depan demokrasi lokal dan kepercayaan rakyat terhadap proses politik di Indonesia. (Rco)