TASIKMALAYA | Priangan.com – Persoalan klasik dunia pendidikan kembali mencuat di Kabupaten Tasikmalaya. Kekurangan guru dan kepala sekolah yang tak kunjung teratasi membuat kualitas pendidikan di daerah ini dinilai stagnan.
Hal itulah yang disuarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tasikmalaya saat beraudiensi dengan Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, Kamis (11/9/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati itu, pengurus PGRI menegaskan bahwa krisis tenaga pendidik bukan hanya soal jumlah, tetapi juga menyangkut mutu pembelajaran. Kekosongan kepala sekolah di sejumlah satuan pendidikan disebut menimbulkan persoalan manajerial yang serius, karena fungsi kepemimpinan sekolah menjadi pincang.
“Kami sampaikan aspirasi ini bukan semata-mata keluhan, tapi realita di lapangan. Banyak sekolah yang kekurangan guru mapel inti, ada juga kepala sekolah yang rangkap jabatan. Itu jelas memengaruhi kualitas layanan pendidikan,” ungkap perwakilan PGRI.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Asep Sopari menegaskan komitmen Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti aspirasi para guru bersama dinas terkait, terutama Dinas Pendidikan dan BKPSDM.
“Kami tampung dan akan tindaklanjuti aspirasi pengurus PGRI Kabupaten Tasikmalaya. Ini bukan sekadar catatan, tapi pekerjaan rumah besar yang harus segera dicarikan solusinya,” ujar Asep Sopari.
Menurutnya, audiensi dengan PGRI menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan para pendidik. Pemerintah, katanya, tidak bisa bekerja sendiri dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dibutuhkan kolaborasi, komunikasi terbuka, dan langkah bersama agar program pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya tidak jalan di tempat.
“Semoga dengan sinergitas Pemerintah dan PGRI dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan daerah,” tandasnya.
Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai krisis guru di Kabupaten Tasikmalaya berkaitan erat dengan lambannya proses rekrutmen ASN dan keterbatasan kuota PPPK. Banyak sekolah terpaksa mengandalkan guru honorer dengan honor yang jauh dari layak, padahal beban kerja mereka setara dengan guru ASN.
Situasi ini dikhawatirkan akan semakin memperlebar ketimpangan pendidikan jika tidak segera diatasi. Aspirasi PGRI diharapkan menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mempercepat langkah-langkah strategis, mulai dari penataan formasi tenaga pendidik, pemerataan distribusi guru, hingga peningkatan kompetensi guru yang sudah ada. (yna)
