Pertemuan Trilateral: Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok Satukan Kekuatan, Redakan Ketegangan

TOKYO | Priangan.com – Menteri luar negeri Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok bertemu di Tokyo pada Sabtu, 22 Maret 2025 menurut laporan Aljazeera. Pertemuan ini menjadi yang pertama triateral pertama sejak 2023, diadakan untuk meredakan ketegangan dan memperkuat kerja sama di tengah perubahan geopolitik dan meningkatnya ketidakpastian global.

Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul membahas keamanan dan ekonomi di Asia Timur.

Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Perubahan geopolitik signifikan terjadi, termasuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang mengurangi keterlibatan dengan sekutu di Asia.

Dalam konferensi pers, Iwaya menegaskan bahwa ketiga negara sepakat mengatasi berbagai permasalahan yang telah berlangsung lintas generasi, termasuk sengketa sejarah, ketegangan geopolitik, serta tantangan ekonomi dan keamanan yang terus berkembang.

Kesepakatan ini bertujuan memperluas dukungan terhadap kerja sama regional.

Iwaya menyebut situasi global semakin kompleks dan menantang. Ia menekankan pentingnya dialog dan kerja sama untuk menghindari perpecahan serta konfrontasi. Jepang, yang memiliki sengketa historis dan teritorial dengan Tiongkok serta Korea Selatan, menganggap pertemuan ini sebagai pencapaian diplomatik.

Wang Yi mengingatkan bahwa tahun ini menandai 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II. Ia menekankan pentingnya refleksi historis untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Wang juga menyoroti pengaruh ekonomi gabungan ketiga negara. Populasi mereka sekitar 1,6 miliar jiwa dengan total output ekonomi lebih dari 24 triliun dolar AS. Dengan potensi pasar luas, ia menekankan kerja sama untuk menghadapi risiko global dan meningkatkan pemahaman antar masyarakat.

Tiongkok berkomitmen melanjutkan negosiasi perdagangan bebas dengan negara-negara tetangga. Mereka juga ingin memperluas keanggotaan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang saat ini beranggotakan 15 negara.

Meskipun bertujuan membangun kepercayaan, masih banyak isu yang memicu ketegangan. Perselisihan sejarah, seperti peran Jepang dalam Perang Dunia II, tetap menjadi topik sensitif.

Di samping isu sejarah, Beijing juga memiliki perselisihan strategis dengan Tokyo dan Seoul dalam berbagai aspek. Beberapa di antaranya adalah dukungan terhadap Korea Utara, peningkatan aktivitas militer di sekitar Taiwan, serta kebijakan luar negeri terhadap Rusia dalam konflik Ukraina.

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul meminta Tiongkok membujuk Korea Utara agar menghentikan program senjata nuklirnya. Ia juga menegaskan bahwa kerja sama militer ilegal antara Rusia dan Korea Utara harus dihentikan.

Selain keamanan, pertemuan ini juga membahas isu ekonomi. Jepang dan Tiongkok akan menggelar dialog ekonomi tingkat tinggi pertama dalam enam tahun terakhir.

Salah satu isu utama adalah larangan impor makanan laut Jepang oleh Tiongkok, yang berdampak pada hubungan perdagangan kedua negara.

Kebijakan ini menimbulkan ketegangan diplomatik dan merugikan sektor perikanan Jepang, yang bergantung pada ekspor ke Tiongkok sebagai salah satu pasar utamanya. Kebijakan ini muncul setelah pembuangan air limbah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima pada 2023.

Meskipun banyak tantangan, pertemuan ini menunjukkan komitmen ketiga negara mencari titik temu dalam menyelesaikan perbedaan. Dialog dan kerja sama yang berkelanjutan diharapkan menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di Asia Timur. (LSA)