GARUT | Priangan.com – Dialog terbuka antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut dan sejumlah elemen masyarakat membuahkan angin segar perbaikan.
Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Komisi 4 DPRD Garut pada Senin (26/5/2025), Ketua DPC PDI Perjuangan Garut yang juga anggota Komisi 4, Yudha Puja Turnawan, menyoroti pentingnya peningkatan mutu pelayanan zakat agar lebih berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
Audiensi ini mempertemukan BAZNAS dengan Komunitas Pemuda Akhir Zaman serta Aliansi Umat Islam. Isu yang mencuat antara lain soal lambannya respons terhadap pengajuan bantuan dari warga miskin, terutama keluarga yang memiliki anggota disabilitas.
“Saya menangkap ada keinginan dari BAZNAS untuk berbenah. Beberapa pengurusnya bahkan menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang belum maksimal,” ungkap Yudha.
Ia menyebutkan salah satu contoh kasus warga dhuafa yang kesulitan mendapatkan kursi roda meski telah beberapa kali mengajukan permohonan.
Menurut Yudha, banyak warga belum paham tata cara atau prosedur administratif dalam pengajuan bantuan. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar BAZNAS Garut tidak bersikap kaku terhadap aturan yang bisa menghambat penyaluran zakat.
“Empati harus menjadi bagian dari sistem pelayanan. Bukan hanya patuh pada SOP, tapi juga peka terhadap realitas sosial,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dana operasional BAZNAS, yang tidak hanya berasal dari 12,5 persen dana amil zakat, tetapi juga mendapat dukungan hibah dari Pemkab Garut sebesar Rp1 miliar setiap tahunnya.
“Dana tersebut harus berdampak nyata bagi masyarakat. Ini tentang kepercayaan publik,” tambahnya.
Yudha mendorong Pemkab Garut segera mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mewajibkan pemotongan zakat penghasilan ASN melalui BAZNAS. “Dengan optimalisasi zakat dari ASN, potensi membantu masyarakat miskin akan jauh lebih besar,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua BAZNAS Garut, Abdullah Efendi, turut menyampaikan tantangan yang dihadapi lembaganya.
Salah satunya adalah rendahnya partisipasi zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari sekitar 19 ribu ASN di Garut, hanya sekitar 7 ribu yang rutin menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.
Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi 4 DPRD Asep Rahmat, Wakil Ketua HR Mochammad Romli, anggota Putri Tantia, jajaran BAZNAS Garut, perwakilan MUI, Kemenag, serta unsur Pemkab Garut.
Dialog ini menjadi momen penting untuk mendorong transparansi dan peningkatan kualitas layanan zakat.
Harapannya, BAZNAS bisa menjadi lembaga yang tidak hanya kuat secara administrasi, tetapi juga hadir secara manusiawi di tengah masyarakat. (Az)
