CIAMIS | Priangan.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis masih menemui berbagai kendala di lapangan. Salah satu persoalan utama adalah sulitnya mendapatkan pasokan sayuran, buah, dan susu dari daerah sendiri, sehingga sebagian bahan pangan terpaksa didatangkan dari luar wilayah.
Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Ciamis, Egi, mengatakan, semangat program ini sebenarnya adalah memaksimalkan hasil pertanian dan peternakan lokal agar ekonomi masyarakat ikut bergerak. Namun, hingga saat ini pasokan bahan segar di Ciamis belum mencukupi kebutuhan harian untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kita akui untuk pemenuhan gizi anak setiap hari menunya memang bervariasi. Tapi teman-teman SPPG di wilayah Ciamis masih kesulitan mendapatkan produk sayuran, buah, ataupun susu, sehingga sebagian produk harus dipasok dari luar Ciamis,” ujar Egi, Sabtu, (18/10/2025)
Menurutnya, beberapa bahan pangan seperti beras, telur, dan daging masih bisa terpenuhi dari produsen lokal. Kondisi ini menjadi peluang bagi petani dan pelaku usaha kecil di daerah agar ikut berpartisipasi dalam mendukung program nasional tersebut.
“Untuk produk lokal, bukan berarti kita tidak mau menggunakan produk Ciamis. Hanya saja faktanya memang sulit mendapatkan sayuran tersebut,” tambahnya.
Selain soal bahan pangan, Egi mengungkapkan bahwa seluruh dapur SPPG di Ciamis belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ia memastikan proses pengurusan izin tengah berjalan sesuai arahan BGN dan Dinas Kesehatan.
“Kami sedang berupaya memenuhi izin SLHS bersama Dinas Kesehatan Ciamis. Kalau dalam satu bulan izin tidak terpenuhi, kami akan laporkan ke pusat. Soal dilanjutkan atau tidaknya operasional, itu kewenangan BGN Pusat,” jelasnya.
Beberapa dapur baru diketahui sudah mulai beroperasi meski izin SLHS belum selesai. Pengoperasian itu dilakukan secara terbatas dengan pengawasan ketat, maksimal hanya melayani 200 porsi per minggu. Jumlah tersebut akan ditingkatkan secara bertahap setelah mendapatkan kuota resmi dari BGN.
Selain itu, keterbatasan tenaga ahli gizi menjadi tantangan tersendiri. Di sejumlah dapur, satu ahli gizi harus menangani beberapa titik sekaligus karena jumlahnya belum mencukupi.
“Kami akui, selain SLHS, ketersediaan ahli gizi juga menjadi tantangan karena SDM-nya terbatas,” tutup Egi. (Eri)
