TASIKMALAYA | Priangan.com – Ratusan tenaga honorer kategori R4 di Kota Tasikmalaya masih harus bersabar menanti kepastian status mereka. Hingga awal Agustus ini, Pemerintah Kota belum bisa memberi keputusan apakah mereka bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau tidak.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya, Gun Gun Pahlagunara, mengungkapkan bahwa Pemkot saat ini tengah menyusun surat resmi yang akan diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB).
“Surat ini penting sebagai dasar hukum. Kita tidak bisa melangkah tanpa arahan resmi dari pemerintah pusat,” ujar Gun Gun saat ditemui, Jumat (1/8/2025).
Honorer kategori R4 di Kota Tasikmalaya berjumlah sekitar 800 orang, mencakup tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang bekerja di unit-unit layanan berbasis BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Berbeda dengan honorer kategori R2 dan R3 yang sudah siap diusulkan karena datanya sudah terekam dan sesuai prosedur, status R4 masih belum jelas.
“Untuk R2 dan R3 tinggal menunggu pengusulan, karena semuanya sudah masuk database dan dananya sudah disiapkan. Tapi R4 ini berbeda, belum dibahas secara menyeluruh,” jelasnya.
Menurut Gun Gun, meski sebelumnya sempat ada sosialisasi dari pusat, Pemkot tetap memilih langkah hati-hati agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama soal penganggaran.
“Kita belajar dari kasus di beberapa daerah yang sudah mengangkat P3K tapi ternyata tidak bisa menggaji. Kita tidak ingin tergesa-gesa. Lebih baik ada kepastian hukum dulu, baru kita putuskan,” tegasnya.
Gun Gun juga menegaskan bahwa Pemkot tetap berkomitmen untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para tenaga honorer. Namun semua langkah harus sesuai regulasi dan arahan pusat.
“Honorer R4 ini sebagian besar mengabdi bertahun-tahun di layanan publik. Kami sangat paham harapan mereka. Tapi kami juga tidak ingin keputusan yang diambil justru menyulitkan mereka di kemudian hari,” ujarnya.
Pemkot berharap, dalam waktu dekat MenpanRB bisa memberikan balasan dan kejelasan arah kebijakan. Dengan begitu, polemik status honorer R4 bisa segera berakhir. (yna)
