GARUT | Priangan.com – Ribuan tenaga honorer kategori R2 dan R3 di Kabupaten Garut—baik guru maupun tenaga teknis—yang jumlahnya sekitar 6.500 orang, saat ini masih menanti kejelasan status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Para honorer ini masih menunggu dibukanya E-Formasi oleh Kementerian PAN-RB. Karena itu, dalam momentum Milad ke-19 Fagar Garut, organisasi tersebut mendesak Pemkab Garut untuk segera meminta kementerian terkait agar membuka akses E-Formasi.
“Pemkab Garut sudah siap. Sudah siap mengusulkan PPPK paruh waktu, bahkan gajinya pun sudah disiapkan. Persoalannya sekarang, Menpan-RB belum juga membuka E-Formasi. Maka dari itu, kami secara tegas mengajak Pemkab dan DPRD Garut untuk bersama-sama berkunjung ke Jakarta agar hal ini bisa segera direalisasikan,” tegas Ketua Fagar, Ma’mol.
Ma’mol yang dikenal konsisten memperjuangkan nasib para honorer ini juga menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Garut untuk melancarkan rencana tersebut.
Oleh karena itu, momentum Milad Fagar ke-19 yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ke-65 dijadikan kesempatan untuk memperjuangkan kejelasan status para honorer, serta mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret dalam menyuarakan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.
Dalam acara Milad yang digelar di kawasan wisata Situ Bagendit, Fagar juga memberikan santunan kepada 30 guru dari berbagai kategori. Di antaranya, guru lanjut usia yang sudah tidak memungkinkan mengikuti seleksi PPPK, guru berprestasi, guru dengan masa pengabdian terlama, dan guru terkreatif.
Rencananya, Milad Fagar ke-19 ini akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Namun secara mendadak, ia urung hadir, begitu pula dengan Bupati dan Sekda Garut.
“Teman-teman sebenarnya sudah sangat antusias menyambut kehadiran beliau dan ingin menyampaikan curahan hati. Tapi kami maklumi kesibukan beliau,” ujar Ma’mol.
Dalam kegiatan ini, kehadiran peserta dibatasi hanya 15 orang per Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Namun, menurut Ma’mol, ada pula DPC yang mengirim peserta hingga dua kali lipat dari jumlah yang ditentukan. (Az)
