TASIKMALAYA | Priangan.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tasikmalaya kembali tercoreng. Belasan murid SDN Margamulya mengalami keracunan setelah menyantap nasi goreng MBG yang disuplai dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cikunir, Singaparna, pada Jumat (17/10/2025).
Menanggapi kejadian itu, Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, meminta dapur penyedia menu MBG tersebut untuk segera menghentikan operasional sementara waktu.
“Kalau sudah terjadi keracunan, otomatis dapur SPPG yang bersangkutan harus menghentikan operasionalnya sementara,” ujar Asep Sopari kepada wartawan, Senin (20/10/2025).
Asep menjelaskan, penghentian dapur bukan hanya tindakan spontan, melainkan bagian dari mekanisme resmi penanganan kejadian luar biasa pangan.
Ia menyebut, saat ini sampel makanan tengah diperiksa di laboratorium kesehatan daerah untuk mengetahui penyebab pasti keracunan.
“Biasanya bahan makanan diperiksa di laboratorium kesehatan. Kita ingin tahu unsur apa yang menyebabkan keracunan, apakah karena kelalaian, atau bahan baku yang tidak steril dan higienis,” jelasnya.
Menurut Asep, hasil pemeriksaan itu nantinya menjadi dasar bagi Satgas MBG dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menentukan sanksi lanjutan.
“Kalau terbukti lalai, tentu ada konsekuensi sampai kapan dapur tersebut dibekukan. Itu nanti rekomendasinya langsung dari SPPG wilayah,” katanya.
Wabup mengaku kecewa karena kasus serupa seharusnya tidak lagi terjadi. Ia mengingatkan bahwa seluruh pengelola dapur, ahli gizi, dan yayasan mitra MBG sudah berikrar di hadapan pemerintah dan BGN di Bogor untuk menjalankan standar operasional secara ketat.
“Sebetulnya kepala daerah, kepala dapur, SPPG, yayasan, dan ahli gizi sudah berikrar akan melaksanakan SOP. Jadi kalau sekarang masih ada yang lalai, tanggung jawabnya di mana?” ucapnya dengan nada tegas.
Menurutnya, komitmen itu harus dibuktikan dengan pengawasan dan kehati-hatian penuh dalam penyediaan makanan bagi anak-anak sekolah. “Kita bicara soal keselamatan anak-anak. Sekali lalai, risikonya besar,” katanya.
Asep menegaskan perlunya sanksi tegas bagi pengelola dapur yang abai. Selain sanksi administratif dan penghentian sementara, tidak menutup kemungkinan ada konsekuensi hukum jika kejadian serupa terus berulang.
“Kalau menurut arahan Gubernur Jawa Barat, pertama sanksi administrasi, kedua penghentian, dan ketiga bisa jadi pidana kalau terus-terusan seperti itu,” tandasnya.
Kasus keracunan MBG di SDN Margamulya menambah daftar panjang insiden serupa di beberapa daerah penerima program. Warga berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar program bergizi gratis yang sejatinya baik tidak justru membawa risiko bagi anak-anak sekolah. (yna)
