PALESTINA | Priangan.com – Sebuah surat singkat yang dikeluarkan pemerintah Inggris pada 1917 memiliki konsekuensi jangka panjang di kawasan Timur Tengah. Dokumen tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour.
Deklarasi ini berisi pernyataan dukungan Inggris terhadap pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Pernyataan itu disampaikan di tengah Perang Dunia I, tepatnya ketika Inggris berupaya memperkuat pengaruhnya di wilayah Ottoman.
Palestina pada masa itu dihuni oleh mayoritas penduduk Arab dengan komunitas Yahudi yang lebih kecil. Deklarasi tersebut tidak disertai mekanisme yang jelas mengenai hak politik penduduk setempat.
Setelah perang berakhir, Inggris memperoleh mandat atas Palestina dari Liga Bangsa-Bangsa. Mandat ini memberi Inggris kewenangan administratif sekaligus tanggung jawab menjalankan komitmen dalam Deklarasi Balfour.
Kebijakan migrasi Yahudi ke Palestina meningkat pada periode mandat. Perkembangan ini memicu ketegangan antara komunitas Arab dan Yahudi yang semakin sering berujung konflik terbuka.
Pemerintah Inggris menghadapi kesulitan mengelola wilayah mandat tersebut. Berbagai upaya penataan politik tidak berhasil meredam pertentangan antarkelompok.
Masalah Palestina kemudian dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Inggris memutuskan mengakhiri mandatnya. Resolusi pembagian wilayah pada 1947 menjadi kelanjutan langsung dari proses yang dipicu Deklarasi Balfour.
Hingga kini, deklarasi tersebut kerap disebut sebagai salah satu akar utama konflik berkepanjangan di Palestina, dengan dampak politik yang terus berlanjut lintas generasi. (wrd)
