BANDUNG | Priangan.com – Fenomena mengejutkan terungkap dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat: di sebagian besar wilayah provinsi ini, pengeluaran masyarakat untuk rokok ternyata lebih tinggi dibandingkan kebutuhan pokok seperti beras.
Fakta ini memunculkan keprihatinan banyak pihak, mengingat beras adalah bahan pangan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.
Dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, tercatat 22 wilayah yang menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita untuk rokok dan tembakau setiap bulannya lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk membeli beras.
Yang paling mencolok terjadi di Kabupaten Subang, di mana rata-rata pengeluaran masyarakat untuk rokok mencapai 1,47 kali lipat lebih besar dari pengeluaran untuk beras.
Artinya, dalam sebulan, masyarakat Subang lebih banyak menghabiskan uang untuk merokok ketimbang memastikan asupan karbohidrat keluarga tercukupi.
Data ini tentu mencerminkan adanya tantangan serius dalam pola konsumsi dan prioritas ekonomi rumah tangga. Dalam konteks ketahanan pangan dan kesehatan keluarga, tren semacam ini dapat menjadi indikator risiko yang cukup signifikan, terutama terhadap gizi keluarga, anak-anak, serta kondisi keuangan rumah tangga miskin.
Namun, tidak semua wilayah di Jabar menunjukkan pola serupa. Setidaknya ada lima daerah yang menjadi pengecualian: Kota Banjar, Kabupaten Majalengka, Kota Bogor, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya. Di daerah-daerah ini, masyarakat masih menempatkan beras sebagai prioritas konsumsi dibanding rokok.
Seperti halnya yang dikatakan Sri Rahayu (42), seorang ibu rumah tangga asal Kota Tasikmalaya. Menurut dia beras masih menjadi prioritas utama pengeluaran keluarganya.
“Beras mah penting, tiap hari pasti dimasak. Rokok itu kan bukan kebutuhan wajib, suami juga sudah berhenti karena lebih baik uangnya buat beli lauk,” katanya kepada wartawan saat ditemui di Jalan HZ Mustofa Kota Tasikmalaya, Senin (9/6/2025).
Sri menjadi salah satu potret masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya mengatur pengeluaran dengan lebih bijak dan menempatkan kebutuhan primer sebagai prioritas utama.
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Drs. Dody Herlando, M.Stat, menyebut data ini seharusnya menjadi alarm bagi banyak pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
“Data ini diharapkan bisa memicu refleksi dan diskusi publik tentang bagaimana rumah tangga mengelola pengeluaran mereka. Tujuannya bukan untuk melarang, tapi untuk menyadarkan akan pentingnya pengeluaran yang berpihak pada gizi dan kesehatan,” ujar Dody dalam siaran persnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus menggencarkan edukasi literasi keuangan dan gizi kepada masyarakat di semua lapisan.
Untuk melihat lebih detail data pengeluaran rumah tangga berdasarkan komoditas dan wilayah di Jawa Barat, masyarakat dapat mengakses situs resmi BPS Jabar melalui https://jabar.bps.go.id. (yna)
