BANDUNG | Priangan.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa bentuk dukungan terhadap media massa tidak harus diwujudkan dalam bentuk anggaran besar. Menurutnya, keterbukaan informasi adalah bentuk keberpihakan paling nyata kepada insan pers.
“Apakah berpihak kepada pers itu harus selalu diukur dari nilai kontrak kerja sama? Kan tidak,” ujar Dedi di Kota Bandung, Jumat (2/5/2025), menanggapi penurunan anggaran media oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti dikutip Priangan.com dari jabarprov.go.id.
Pemprov Jabar memangkas anggaran untuk media dari sekitar Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar. Namun, Dedi menilai langkah efisiensi ini tidak akan mengurangi fungsi media sebagai penyampai informasi kepada publik.
Menurut gubernur yang akrab disapa KDM ini, besarnya dana tidak serta merta mencerminkan dukungan terhadap kebebasan pers. Yang lebih penting, kata dia, adalah sikap pemerintah yang terbuka memberikan informasi, serta aktif menyampaikan kebijakan dan program kerja kepada masyarakat melalui media.
“Keberpihakan kepada pers adalah ketika gubernurnya memberikan pernyataan terbuka kepada media, menjadi konsumsi publik, dan mencerdaskan rakyat,” ujarnya.
Dedi juga membantah anggapan bahwa pemotongan anggaran akan membuat media kehilangan sumber berita. Ia menegaskan bahwa sumber berita tetap tersedia, dan media tetap berperan aktif meskipun tanpa sokongan dana besar.
“Dari Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar, apakah media kehilangan berita? Saya rasa tidak. Hari ini malah lebih banyak berita yang dibaca dan berdampak,” tambahnya.
Meski anggaran berkurang, Dedi memastikan komitmen Pemprov Jabar untuk tetap menjalin hubungan baik dengan media serta menjamin akses publik terhadap informasi yang transparan. (yna)
