TASIKMALAYA | Priangan.com – Ribuan anggota Linmas di Kabupaten Tasikmalaya kembali menagih janji pemerintah daerah. Selama berbulan-bulan, insentif yang seharusnya mereka terima belum kunjung dibayarkan, padahal tugas pengamanan dan pelayanan masyarakat terus mereka jalankan tanpa jeda.

Kepala Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya, Roni AKS, menyebut persoalan ini bukan karena ketiadaan aturan, melainkan terbentur keterbatasan fiskal dan koordinasi antarinstansi.

“Di Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 jelas hak Linmas dijamin, baik insentif maupun perlindungan. Tapi kenyataannya, realisasi insentif masih tergantung kemampuan anggaran daerah. Untuk urusan asuransi kesehatan, itu pun perlu sinkronisasi dengan Dinas Sosial,” ucapnya, Selasa (16/9/2025).

Roni menambahkan, banyak Linmas sebenarnya bisa otomatis masuk jaminan kesehatan jika datanya sudah terverifikasi dalam sistem desil. “Kalau nama mereka sudah masuk, harusnya langsung tercover. Tapi kalau ada yang belum, berarti proses validasi data belum selesai,” imbuhnya.

Ia juga menyinggung soal kewenangan desa. Menurutnya, Linmas adalah bagian dari struktur desa, sehingga Alokasi Dana Desa (ADD) bisa menjadi opsi pembiayaan insentif. “Masalahnya tiap desa punya kebijakan sendiri. Ada yang sanggup menggaji lebih banyak, ada yang hanya lima orang. Jadi tidak merata,” tutur Roni.

Dari sisi legislatif, tekanan mulai menguat. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Andi Supriyadi, menegaskan DPRD tidak bisa tinggal diam. “Kami sudah melayangkan nota resmi ke pimpinan dewan. Bupati harus mencari jalan keluar. Jangan biarkan Linmas terus menunggu kepastian,” tegasnya.

Ketua DPRD, Budi Ahdiat, memastikan nota tersebut sudah diterima. “Kami akan segera meneruskan ke Bupati. Harapan kami, ada keputusan cepat, baik soal insentif maupun keikutsertaan Linmas dalam BPJS Kesehatan,” ujarnya. (yna)