TASIKMALAYA | Priangan.com – Penanganan laporan dugaan pemerasan dalam proyek pengadaan hewan kurban Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali dipertanyakan. SG, pengusaha penyedia hewan kurban senilai Rp4,25 miliar, mengaku laporannya ke Polres Tasikmalaya yang dibuat sejak Agustus 2025 hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti.
Kasus tersebut menjadi sorotan publik karena menyeret nama Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan tersebut.
SG diketahui ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan hewan kurban Idul Adha 1446 Hijriah. Dalam proyek itu, ia bertanggung jawab menyediakan 250 ekor domba, 100 ekor sapi, serta dua ekor sapi jumbo. Seluruh pekerjaan, menurut SG, telah diselesaikan sesuai kontrak pada 6 Juni 2025.
Namun hingga beberapa bulan setelah pekerjaan rampung, pembayaran proyek tersebut tak kunjung dicairkan. SG mengaku justru mendapat permintaan uang dari sejumlah pihak yang disebut berkaitan dengan proses pencairan anggaran.
Kasus ini sempat mencuat ke publik pada Agustus 2025, tetapi setelah itu tidak lagi terdengar perkembangan signifikan. SG menyebut laporan yang ia sampaikan ke Polres Tasikmalaya sejak saat itu belum memberikan kepastian hukum.
Kuasa hukum SG, Firman Nurhakim, menjelaskan bahwa kliennya diduga menjadi korban permintaan setoran dari dua pihak berbeda. Pihak pertama adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Kabupaten Tasikmalaya, Teguh Nugraha, yang disebut meminta uang sebesar Rp50 juta. Uang tersebut, menurut Firman, diminta sebagai kompensasi atas penetapan penerima hewan kurban dan lokasi distribusi.
Selain itu, Firman menyebut adanya permintaan uang dari seseorang bernama David, yang diklaim memiliki kedekatan dengan Bupati Tasikmalaya. David disebut meminta setoran sebesar 3 persen dari nilai proyek atau sekitar Rp126 juta.
“Total uang yang sudah dikeluarkan klien kami mencapai Rp225 juta, diberikan secara bertahap sejak Juli hingga awal Agustus 2025,” ujar Firman.
Perhatian publik juga tertuju pada sebuah surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 4 Juli 2025 terkait permohonan pencairan anggaran proyek tersebut. Dalam surat itu, disebutkan adanya disposisi dari Bupati Tasikmalaya.
Pada 2 Agustus 2025, Bupati Cecep Nurul Yakin menuliskan disposisi bertinta hijau dengan kalimat, “Mohon dicairkan sesuai pagu.” Catatan tersebut kemudian menjadi sorotan karena dianggap oleh sebagian pihak sebagai bagian dari rangkaian tekanan dalam proses pencairan anggaran.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya, AKP Ridwan Budiarta, sebelumnya menyatakan bahwa penanganan perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan berjalan sesuai prosedur. Namun, hingga kini belum ada keterangan lanjutan terkait perkembangan penyelidikan tersebut.
SG mengaku baru sekali dimintai keterangan oleh penyidik. Ia juga menyebut sejumlah saksi yang dipanggil penyidik belum memenuhi panggilan. Hingga pertengahan Desember 2025, ia mengaku belum menerima informasi lanjutan mengenai proses hukum yang berjalan.
“Sejak dipanggil pertama kali, sampai sekarang belum ada kabar lanjutan,” ujar SG.
Saat ditemui pada Senin (15/12/2025), SG menyatakan harapannya agar laporannya diproses secara tuntas dan tidak berhenti di tengah jalan.
“Saya hanya ingin kepastian hukum. Prosesnya silakan berjalan sesuai aturan,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Polres Tasikmalaya belum memberikan keterangan resmi terbaru terkait perkembangan penyelidikan dugaan pemerasan dalam proyek pengadaan hewan kurban tersebut. Publik pun masih menunggu apakah kasus ini akan dituntaskan atau kembali menjadi laporan dugaan korupsi yang mandek tanpa kejelasan. (yd)
