TASIKMALAYA | Priangan.com – Kebijakan “Poe Ibu” yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui surat edaran, menuai sorotan tajam dari publik. Salah satunya datang dari Pemerhati Kebijakan Publik, Rico Ibrahim, yang menilai kebijakan tersebut justru menunjukkan lemahnya kreativitas Dedi Mulyadi dalam mengelola potensi ekonomi daerah.
“Surat edaran gubernur tentang Poe Ibu jadi pembicaraan masyarakat, termasuk saya pribadi membicarakan hal ini sebagai bentuk kegelisahan kenapa kebijakan ini dibuat,” ujar Rico, Selasa (7/10/2025).
Rico mengaku heran, sosok Dedi yang selama ini dikenal kreatif lewat konten-kontennya di media sosial, ternyata justru tidak menunjukkan inovasi serupa dalam kebijakan publiknya. “Saya merasa Dedi Mulyadi orang kreatif kalau melihat kontennya di YouTube. Tapi kreativitas itu tidak tampak dalam kebijakan Poe Ibu,” ujarnya.
Menurut Rico, kebijakan yang meminta masyarakat menyisihkan seribu rupiah per hari untuk ibu-ibu merupakan cerminan gagalnya pemerintah daerah memaksimalkan sumber pendapatan lain seperti pajak dan potensi ekonomi daerah.
“Kebijakan ini menimbulkan kegelisahan karena gubernur gagal menggerakkan potensi pajak yang maksimal, serta potensi bisnis dalam membuka lapangan pekerjaan,” katanya.
Ia menilai, kebijakan semacam ini justru memperlihatkan ketidakmampuan gubernur dalam berpikir kreatif untuk mensejahterakan rakyat.
“Pantas kiranya masyarakat mempertanyakan apakah gubernur bisa berpikir lebih kreatif dalam mensejahterakan rakyatnya?” ujar Rico.
Rico menyarankan Dedi agar berpikir lebih inovatif dalam mencari solusi kesejahteraan masyarakat tanpa menambah beban baru.
“Mulailah dengan melihat potensi setiap daerah yang bisa dimaksimalkan, serta bangun iklim investasi yang membuka lapangan pekerjaan. Dengan begitu, tidak perlu program seperti Poe Ibu,” katanya.
Lebih lanjut, Rico menyebut bahwa persoalan bukan terletak pada nominal seribu rupiahnya, melainkan pada minimnya kreativitas gubernur dalam menciptakan kebijakan produktif. Ia bahkan menyindir dua kepala daerah yang dinilainya gagal memimpin secara kreatif.
“Hari ini ada dua gubernur yang tidak kreatif dalam mencari uang untuk provinsi: satu Dedi Mulyadi, dan satunya Bobby Nasution, yang malah mencari uang dengan melanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tegasnya.
Rico menilai, pemimpin yang tidak mampu membawa kesejahteraan seharusnya punya keberanian untuk mundur.
“Kalau memang tidak mampu memimpin, lebih baik mundur daripada jadi beban masyarakat,” pungkasnya. (yna)
