KPK Masih Bungkam Soal Dugaan Gratifikasi Kaesang Pangarep

JAKARTA | Priangan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum juga mengungkap hasil analisis terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep.

Kaesang diduga menerima fasilitas pesawat jet pribadi, yang dilaporkan oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun pada akhir Agustus 2024.

Meski sudah lebih dari sebulan sejak laporan diajukan, KPK masih belum memberi penjelasan pasti mengenai hasil penyelidikannya. Pada Jumat (20/9), Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebutkan bahwa analisis sudah rampung. Namun, hingga kini hasil tersebut belum diumumkan kepada publik.

“Nanti informasinya akan disampaikan pimpinan,” ujar Pahala.

Namun, situasi justru semakin membingungkan ketika pimpinan KPK, Ketua Sementara Nawawi Pomolango, tampaknya enggan untuk mengambil langkah selanjutnya. Alih-alih memberikan klarifikasi, Nawawi melempar tugas pengumuman kembali kepada Pahala, seolah menolak tanggung jawab tersebut.

“Biarkan apa yang dikerjakan pak Pahala dia yang umumkan sendiri saja,” ucap Nawawi pada Selasa (24/9).

Lebih lanjut, Nawawi menjelaskan bahwa tidak ada prosedur yang mengharuskan pimpinan KPK untuk mengumumkan hasil analisis kepada publik.

“Kalau sejak awal dia berani ngomong, termasuk yang seperti itu ya cukup saja disampaikan. Tanpa pimpinan enggak apa-apa,” tambahnya.

Kaesang, putra bungsu Presiden Joko Widodo, sempat mendatangi kantor KPK pada 17 September 2024 untuk berkonsultasi mengenai tuduhan gratifikasi yang diterimanya. Meskipun sudah memberikan klarifikasi, hasil penyelidikan KPK mengenai dugaan tersebut masih menjadi misteri bagi publik.

Dengan laporan yang telah selesai dianalisis namun belum diumumkan, banyak pihak kini menunggu apakah KPK akan segera memberikan penjelasan lebih lanjut atau justru membiarkan kasus ini menggantung tanpa kepastian. Pemberantasan korupsi yang diharapkan oleh masyarakat tampaknya kembali dihadapkan pada tantangan transparansi di tubuh lembaga anti-rasuah ini. (mth