TASIKMALAYA | Priangan.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Singaparna, yang menjadi salah satu titik distribusi makanan untuk sekolah-sekolah di sekitarnya.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dilakukan bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Tasikmalaya untuk mengevaluasi kesiapan dan pelaksanaan program MBG secara faktual.
“Distribusi makanan dari dapur SPPG Singaparna mencakup sekolah dasar dan menengah, di antaranya SDN 01 Singaparna dan SMAN 2 Singaparna. Kami juga memeriksa operasional di SPPG Rajapolah yang mendukung SMPN 1 Rajapolah,” ujarnya dalam keterangan pada Senin (19/5/2025).
Dari hasil pengamatan, KPAI mencatat sejumlah aspek yang masih perlu perbaikan, khususnya terkait kebersihan, tata kelola logistik, dan kesejahteraan tenaga dapur. Beberapa hal yang disoroti antara lain:
Standar kebersihan dan perlindungan diri pekerja masih perlu ditingkatkan, termasuk penggunaan masker, sarung tangan, dan alat pelindung lainnya.
Area penyimpanan bahan makanan dinilai belum optimal, baik dari sisi ventilasi, suhu, maupun keteraturan penataan.
Penanganan limbah dan daur ulang seperti kardus bekas dinilai belum dikelola dengan baik, sehingga rawan menimbulkan masalah kebersihan.
Kurangnya informasi prosedur tetap (SOP) yang dapat menjadi pedoman bagi petugas baru atau pengganti agar alur kerja tetap sesuai standar.
Keterbatasan ruang dan beban kerja, yang dapat memicu stres serta berpengaruh terhadap kualitas kerja dan layanan dapur.
“Kami juga menekankan pentingnya manajemen kerja yang memperhatikan kesejahteraan tenaga dapur. Mobilitas di ruang yang sempit dengan beban kerja tinggi harus diantisipasi dengan penyesuaian sistem kerja,” jelas Jasra.
Sementara itu, hasil kunjungan ke dapur SPPG Kecamatan Rajapolah menunjukkan kebutuhan mendesak pada aspek fasilitas. KPAI merekomendasikan renovasi dapur dan penambahan pendingin ruangan untuk menjamin kualitas bahan makanan, terutama bahan mentah.
“Kami juga menantikan hasil investigasi laboratorium dari Labkesda Provinsi Jawa Barat sebagai tindak lanjut kasus dugaan keracunan massal yang sempat terjadi awal Mei lalu,” tambah Jasra.
Sebagai informasi, pada awal Mei 2025 lalu, sebanyak 400 siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Kecamatan Rajapolah dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Insiden tersebut kini masih dalam proses investigasi oleh pihak berwenang, termasuk Dinas Pendidikan dan instansi kesehatan terkait. (yna)
