TASIKMALAYA | Priangan.com – Di tengah ancaman pelemahan ekonomi nasional, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan sebagai penopang utama stabilitas perekonomian.
Namun, di Kabupaten Tasikmalaya, perhatian pemerintah terhadap sektor ini dinilai masih sangat minim. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya H cecep Nuryakin dalam sebuah wawancara terbuka.
Menurutnya, UMKM selama ini terbukti menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Saat badai pandemi dan inflasi mengguncang, justru sektor inilah yang mampu bertahan dan menyerap banyak tenaga kerja. Namun ironisnya, perhatian pemerintah daerah terhadap UMKM masih jauh dari harapan.
“Kalau kita bicara pondasi ekonomi bangsa ini, ya UMKM. Coba bayangkan kalau tidak ada UMKM, bisa-bisa ekonomi kita tidak sekuat sekarang,” ujar Ketua Komisi II H Cecep Nuryakin beberapa waktu lalu.
Namun, Cecep mengkritisi bahwa perhatian pemerintah tidak sebanding dengan peran besar UMKM tersebut. Ia menilai alokasi anggaran untuk Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan masih sangat minim. Program-program untuk pengembangan dan pendampingan UMKM pun nyaris tidak terdengar gaungnya.
“Saya terus terang saja, saya ini wakil rakyat, saya harus menyuarakan apa adanya. Kenapa Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan selalu dianaktirikan? Padahal mereka ini mengurusi ratusan koperasi dan ratusan ribu UMKM,” tegasnya.
Dalam berbagai kesempatan rapat, termasuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati, Cecep mengaku telah berulang kali menyampaikan hal ini. Menurutnya, selama ini pemerintah terlalu banyak bicara, tapi minim aksi.
“Jangan cuma wacana. Harus ada ‘buy program’ juga. Harus konkret, mulai dari regulasinya, programnya, sampai anggarannya. Jangan cuma retorika,” ucapnya.
Cecep mencontohkan bagaimana Peraturan Daerah (Perda) tentang penataan pasar modern pernah menyaratkan agar minimarket jejaring menyerap produk UMKM lokal. Namun dalam praktiknya, syarat dan regulasi yang diberlakukan justru menyulitkan pelaku UMKM.
“Saya sebut saja ya, Indomaret dan Alfamart. Produk UMKM disodori macam-macam regulasi yang rumit. Bagaimana mau masuk? Pemerintah daerah harus hadir, harus bantu menjembatani ini,” katanya.
Ia menyebut satu-satunya toko ritel lokal di Singaparna yang mau menampung produk UMKM pun masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sistem distribusi dan pemasaran.
Lebih jauh, Cecep menyoroti ketiadaan data dan pemetaan yang jelas tentang potensi UMKM di Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya, Dinas Koperasi dan UMKM belum memiliki sistem informasi yang baik, belum punya peta produk unggulan, dan bahkan belum memiliki platform digital untuk mendukung pemasaran secara daring.
“Coba saya tanya ke Dinas Koperasi UMKM, punya enggak sistem pemasaran digital yang jelas? Mau klik produk UMKM Kabupaten Tasikmalaya pun belum bisa. Sistemnya belum ada, petanya belum ada. Bagaimana mau memetakan market?” tanyanya.
Cecep berharap agar ke depan, perhatian terhadap UMKM benar-benar menjadi prioritas. “Saya minta bupati dan wakil bupati harus serius perhatikan permodalan untuk UMKM. Jangan cuma mengandalkan KUR dari pusat. Kita harus punya KUR Daerah yang disubsidi APBD,” ujarnya.
Ia mendorong adanya sinergi total antara program, sistem, anggaran, dan dukungan pasar agar UMKM bisa tumbuh lebih kuat dan tidak hanya sekadar dijadikan jargon.
“UMKM ini bukan hanya soal ekonomi. Ini menyangkut ketahanan sosial masyarakat. Pemerintah harus hadir, bukan hanya bicara, tapi bekerja nyata,” pungkasnya. (yna)
