TASIKMALAYA | Priangan.com – Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) mendatangi DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (9/2/2026), untuk mempertanyakan kejelasan kebijakan terkait kesejahteraan guru honorer, tenaga pendidikan, hingga persoalan BPJS PBI yang banyak dinonaktifkan. Audiensi tersebut berlangsung dengan Komisi I dan Komisi IV DPRD, tanpa kehadiran Bupati maupun Wakil Bupati Tasikmalaya.
Presiden KMRT, Ahmad Ripa, menilai absennya pimpinan eksekutif menunjukkan lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap nasib guru honorer dan masyarakat kecil.
“Sangat disayangkan Bupati atau Wakil Bupati tidak hadir. Ini mempertegas ketidakberpihakan eksekutif terhadap guru honorer dan masyarakat yang membutuhkan kepastian kebijakan,” ujar Ahmad Ripa kepada wartawan, Senin (9/2/2026).
Dalam audiensi itu, KMRT menyoroti sejumlah isu strategis. Mulai dari tidak adanya kejelasan status dan kesejahteraan guru honorer setelah kebijakan penghapusan honorer, persoalan revitalisasi sekolah, hingga program Ajengan Masuk Sekolah (AMS) yang dinilai belum jelas implementasinya.
Selain sektor pendidikan, KMRT juga menyoroti penonaktifan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dinilai berdampak langsung pada masyarakat miskin di Kabupaten Tasikmalaya.
“Kami menerima banyak laporan warga tidak bisa berobat karena BPJS PBI tiba-tiba nonaktif. Ini persoalan serius yang harus segera ditangani,” tegas Ripa.
Menanggapi hal tersebut, DPRD melalui Komisi I dan IV menyebut proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK paruh waktu masih menunggu regulasi pusat, termasuk kepastian gaji dan tunjangan. DPRD juga mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan insentif sementara bagi ribuan guru.
Namun KMRT menilai langkah tersebut belum cukup. Mereka mendesak DPRD dan pemerintah daerah melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat, khususnya terkait alokasi anggaran pendidikan dan kepastian kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kami meminta DPRD lebih tegas memperjuangkan dana pendidikan serta memastikan kesejahteraan guru honorer dan PPPK tidak diabaikan,” kata Ripa.
KMRT juga meminta percepatan sosialisasi reaktivasi BPJS PBI, evaluasi program revitalisasi sekolah, serta mendorong kurikulum pendidikan antikorupsi masuk regulasi daerah.
Audiensi ini menjadi sorotan publik Tasikmalaya karena menyangkut sektor pendidikan dan kesehatan yang berdampak langsung pada masyarakat. KMRT memastikan akan terus mengawal isu tersebut hingga ada kepastian kebijakan dari pemerintah daerah. (yna)
