BANDUNG | Priangan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan Kabupaten Bandung ke dalam tiga besar nomine kabupaten/kota percontohan antikorupsi di Jawa Barat, bersama Kota Bogor dan Kabupaten Sumedang.
Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto, mengatakan, dipilihnya Kabupaten Bandung dan dua daerah lainnya karena memiliki catatan baik dan komitmen tinggi dalam upaya pencegahan korupsi.
Selain itu, memenuhi delapan kriteria utama dan 19 indikator penilaian lainnya yang ditetapkan KPK, seperti skor Monitoring Center for Prevention, SPI, SAKIP Kemenpan RB, Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman RI, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPKP, indeks SPBE Kemenpan RB, dan Opini Laporan Keuangan BPK.
“Kriteria yang terakhir dan paling sulit adalah tidak adanya kepala daerah atau pejabat yang sedang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya,” tutur di rumah dinas bupati Bandung, Selasa, 30 Juli 2024.
Selain telah memenuhi delapan kriteria utama tersebut, Kabupaten Bandung dipilih karena komitmen kuat dari Bupati Bandung, Dadang Supriatna, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, serta adanya peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi.
“Awalnya Pemprov Jabar tidak mengusulkan Kabupaten Bandung, tapi yang diusulkan ternyata masih di bawah Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung justru hasil observasi kami (KPK) sendiri. Mudah-mudahan pilihan kami tidak salah,” ujar Andhika.
Setelah dilakukan penilaian dan observasi lapangan terhadap tiga daerah, KPK kemudian akan memilih satu daerah sebagai kabupaten/kota percontohan antikorupsi tingkat Jawa Barat. Selanjutnya, daerah terpilih itu akan didampingi dan dibina langsung oleh KPK sebagai percontohan bagi kabupaten/kota lain dalam pencegahan korupsi. “Mudah-mudahan Kabupaten Bandung yang terpilih,” jelas dia.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengaku sangat bersyukur dan bangga dengan ditetapkannya Kabupaten Bandung menjadi salah satu nomine. “Ini sebuah apresiasi dan pengakuan luar biasa dari KPK, dan bukti kepemimpinan kami dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih diakui oleh KPK,” ujar bupati yang akrab disapa Kang DS itu.
Ia berharap, penetapan Kabupaten Bandung sebagai nomine kabupaten/kota percontohan antikorupsi oleh KP menjadi motivasi bagi semua elemen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. “Ini juga menjadi titik tolak untuk mewujudkan kabupaten Bandung yang bebas korupsi,” tandasnya. (zam)