SUBANG | Priangan.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mendorong percepatan peningkatan status kampung keluarga berkualitas (Kampung KB) di Kabupaten Subang.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala DP3AKB Jawa Barat, Siska Gerfianti, saat kegiatan pembinaan kampung KB di Aula Kecamatan Ciasem, beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Siska menegaskan pentingnya mendorong kampung KB di Subang naik kelas menjadi kampung yang berstatus mandiri atau berkelanjutan. Dari total 253 desa yang telah membentuk kampung KB, baru sebagian kecil yang mencapai kemandirian.
“Saat ini, baru sekitar 35 desa yang bisa dikategorikan mandiri dan 86 berstatus berkelanjutan. Sisanya masih dalam tahap dasar dan berkembang. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita semua untuk mempercepat peningkatannya,” kata Siska di hadapan peserta yang terdiri dari jajaran perangkat daerah dan kader penggerak masyarakat.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Subang Ega Anjani, Kepala DP2KBP3A Kabupaten Subang Yayat Sudrajat, serta Kabid Peningkatan Kualitas Keluarga DP3AKB Jabar Iin Indasari.
Menurut data terkini dari dashboard kampung KB nasional, seluruh desa dan kelurahan di Jawa Barat—sebanyak 5.957 wilayah—telah memiliki kampung KB. Namun, hampir setengahnya (47 persen) masih berada di level dasar, menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pembangunan kapasitas dan kualitas.
Siska menekankan bahwa pengembangan kampung KB bukan sekadar memenuhi target kuantitas, melainkan harus berorientasi pada peningkatan kualitas keluarga. “Keluarga adalah fondasi bangsa. Maka membangun kampung KB berarti membangun masa depan kita bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan percepatan peningkatan status kampung KB ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 11.SS.03.01.01/Kesra tertanggal 22 Januari 2025. Surat tersebut menugaskan kepala daerah untuk memastikan kampung KB di wilayahnya tidak hanya berjalan, tetapi juga berkembang hingga mandiri.
Arahan tersebut mencakup aspek penting seperti ketersediaan data keluarga, peningkatan layanan dasar, perubahan perilaku, serta penataan lingkungan yang mendukung kesejahteraan keluarga. “Kerja sama dengan PKK, Posyandu, dan elemen masyarakat lainnya menjadi kunci keberhasilan,” tambahnya.
Siska berharap kegiatan pembinaan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga lokal dalam mengawal program kampung KB.
“Kita ingin kehadiran kampung KB benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Dukungan dari semua pihak, terutama partisipasi masyarakat, adalah bahan bakar utama agar program ini terus melaju,” pungkasnya. (yna)
