Kader PMII Komisariat STIA YPPT Priatim Ingatkan Masyarakat Tetap Kritis

TASIKMALAYA | Priangan.com – Dinamika pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi perhatian publik, khususnya terkait langkah tegas dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara.

Yusa Anwarun Naja, kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STIA YPPT Priatim Tasikmalaya, mengapresiasi upaya pemerintah dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang selama ini menjadi sorotan.

“Ini adalah tindakan tegas yang mencerminkan keberanian aparat penegak hukum, terutama Jaksa Agung RI, dalam menghadapi para pelaku yang diduga memiliki kekuatan besar dan backing kuat,” ujar Yusa dalam keterangan pers, Rabu, 12 Maret 2025.

Ia menilai, langkah-langkah penegakan hukum seperti ini menjadi harapan masyarakat yang mendambakan pemerintahan bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Keberanian aparat penegak hukum, menurutnya, harus mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, mengingat risiko besar yang dihadapi dalam mengungkap kasus-kasus besar.

Namun, dengan sudut pandang kritis, Yusa juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada. Ia khawatir maraknya pemberitaan terkait penangkapan pelaku korupsi bisa menjadi bagian dari skenario pengalihan isu.

“Sebagai mahasiswa, kami menilai penting untuk menjaga kewaspadaan kolektif agar langkah-langkah penegakan hukum tidak hanya menjadi alat pencitraan belaka, tetapi benar-benar diiringi oleh komitmen reformasi birokrasi yang menyeluruh,” tegas Yusa.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap langkah pemerintah.

“Kami berharap, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mampu mewujudkan keadilan hukum tanpa pandang bulu. Pemerintah harus membuktikan bahwa pemberantasan korupsi ini bukan sekadar panggung sandiwara, tetapi merupakan langkah nyata untuk membangun bangsa yang bersih, adil, dan sejahtera,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal jalannya pemerintahan dengan kritis.

“Dukungan kami kepada pemerintah hanya akan diberikan selama mereka berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepada kepentingan segelintir elite,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong agar seluruh institusi penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat bekerja secara profesional, independen, dan konsisten dalam memberantas korupsi.

“Pemberantasan korupsi adalah tugas bersama seluruh aparat penegak hukum, termasuk KPK yang sejak awal berdiri menjadi harapan masyarakat dalam melawan korupsi. Kami berharap semua lembaga hukum bisa bersinergi, tanpa tebang pilih, tanpa intervensi, dan tetap menjaga integritas,” tegasnya. (Yga)