Jokowi Soroti Lambatnya Pengembangan Geotermal, Perizinan Jadi Biang Kerok

JAKARTA | Priangan.com – Dalam upaya memajukan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keprihatinannya terkait lambatnya pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Berbicara dalam acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2024 di Jakarta pada Rabu (18/9), Jokowi menyoroti masalah panjangnya proses perizinan yang menjadi penghambat utama pengembangan energi geotermal di Indonesia.

“Yang saya heran, saat itu peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, EBT (energi baru terbarukan), dan potensinya ada 24 ribu megawati. Sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat? Dan ketahuan tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, ternyata untuk memulai konstruksi dari awal sampai konstruksi urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu, agar dari 24 ribu megawatt yang baru dikerjakan hanya 11 persen itu bisa segera dikerjakan oleh para investor, sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak,” ungkap Jokowi di hadapan para peserta konvensi.

Menurut Jokowi, Indonesia saat ini hanya mampu memanfaatkan sekitar 11% dari total potensi geotermal yang mencapai 24.000 megawatt, atau sekitar 40% dari cadangan panas bumi dunia. Meski permintaan energi hijau semakin meningkat dan banyak investor tertarik berinvestasi, proses perizinan yang berbelit-belit membuat pembangunan proyek ini tersendat.

“Karena kalau nunggu, bayangkan, nunggu untuk memulai konstruksi saja sampai 5-6 tahun, itu kalau orang tidak sabar, kalau investornya tidak sabar, tidak mungkin mau mengerjakan, nunggu sampai 6 tahun. Kalau saya, ndak kuat saya, meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar, tapi untuk nunggu 6 tahun ndak kuat,” ujarnya sambil berkelakar.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menekankan pentingnya perbaikan di sektor perizinan, yang menurutnya merupakan hambatan terbesar dalam mewujudkan proyek-proyek energi hijau.

“Kalau bisa dipercepat, kenapa harus menunggu 5-6 tahun? Dunia sedang bergerak cepat menuju energi hijau, dan kita tidak boleh ketinggalan hanya karena urusan perizinan.”

Presiden juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pengembangan energi geotermal, mulai dari masalah keterbukaan teknologi hingga akses yang adil bagi masyarakat. Menurutnya, semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun peneliti, harus bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat demi mengakselerasi pengembangan energi baru terbarukan ini.

“Inilah yang harus dipikirkan bersama. Namun masalah perubahan iklim ini adalah masalah kita bersama, masalah seluruh isi dunia, baik itu pemerintah di negara maju, baik itu pemerintah di negara-negara berkembang, juga baik itu dari para pengusaha, dari para peneliti, maupun rakyat kecil di seluruh belahan bumi,” tambahnya.

Jokowi berharap ke depannya akan ada terobosan besar yang memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan potensi geotermalnya secara lebih optimal. “Kita tidak boleh hanya berpuas diri dengan 11% dari potensi yang kita miliki. Kita harus bergerak cepat, karena energi hijau adalah masa depan,” tegasnya.

Presiden juga menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan, sehingga Indonesia dapat berperan penting dalam upaya global melawan perubahan iklim.

“Karena, ini lho, dunia itu sekarang bergerak semuanya ke energi hijau, ke industri hijau, ke ekonomi hijau. Di kita memiliki potensi yang gede banget,”

Dengan semangat tersebut, Jokowi berharap proses perizinan dapat segera dibenahi, dan Indonesia dapat segera menjadi salah satu pemain utama dalam industri energi hijau global. (mth)