TASIKMALAYA | Priangan.com – Jauh di masa lampau, ketika kebudayaan Hindu masih menjadi arus utama kepercayaan di Nusantara, Galunggung bukan sekadar ratunya gunung di Jawa Barat. Namanya pun terabadikan sebagai sebuah mandala atau kabuyutan, pusat spiritual yang menjadi penopang berdirinya Kerajaan Galuh dan sangat dimuliakan pada masanya.
Mandala atau kabuyutan merupakan tempat kegiatan keagamaan pada masa pengaruh Hindu. Di sanalah para pendeta mengajarkan ajaran agama kepada murid-muridnya, mendoakan keselamatan serta kesejahteraan raja dan negara, sekaligus menuliskan berbagai ajaran dan pengetahuan. Kabuyutan bukan hanya ruang ibadah, melainkan juga pusat intelektual dan spiritual yang memengaruhi arah kehidupan bernegara.
Setiap agenda di kabuyutan dipimpin oleh seorang resiguru atau batara—gelar bagi tokoh dengan martabat tinggi dalam bidang keagamaan. Ia bukan sekadar pemimpin ritual, tetapi juga penasihat spiritual para raja.
Karena itu, keberadaan kabuyutan dipandang sebagai sesuatu yang keramat dan suci. Muhajir Salam, Peneliti Sejarah Soekapoera Institute menjelaskan bahwa raja yang mampu melindunginya akan dihormati dan dipandang mulia. Sebaliknya, jika kabuyutan jatuh ke tangan musuh, martabat raja dinilai runtuh. Bahkan, dalam Ensiklopedi Sunda karya Ajip Rosidi dkk. disebutkan nilainya tidak lebih berharga daripada kulit musang di tempat sampah. Para penghuni kabuyutan pun memperoleh perlindungan, jaminan hidup, serta pembebasan dari kewajiban membayar pajak. Dari sini terlihat bahwa kabuyutan bukan hanya simbol religius, tetapi juga simbol harga diri dan legitimasi kekuasaan.
Dalam konteks politik inilah nama Galunggung mulai disebut dalam panggung sejarah, sejak masa pemerintahan Wretikandayun Prabu Galuh atau Rahiyangta Ri Menir (534–624 Saka / 612–702 Masehi). Ia memiliki tiga orang putra yang ditempatkan di wilayah berbeda. Karena cacat, dua putranya tidak menjadi pewaris takhta: Rahiyangta Semplakwaja ditempatkan di Galunggung, sementara Rahiyangta Kidul di Denuh. Adapun takhta Kerajaan Galuh diteruskan oleh putra bungsunya, Rahiyangta Wretikandayun atau Mandiminyak.
Rahiyangta Semplakwaja kemudian mengabdikan dirinya dalam bidang keagamaan dan dikenal sebagai Batara Danghyang Guru di Galunggung. Ia memiliki wewenang untuk mengabhiseka raja-raja—seorang raja baru dianggap sah bertahta setelah mendapat persetujuan dari Galunggung. Di sinilah tampak bahwa legitimasi politik Galuh tidak dapat dipisahkan dari otoritas spiritual Galunggung.
Semplakwaja memiliki dua orang putra, yakni Purbasora dan Demumawan. Purbasora menikah dengan putri Resi Padmahariwangsa, penguasa Kerajaan Indraprahasta di wilayah Cirebon. Sementara Demumawan menjadi menantu raja Kuningan, Pandawa atau Wiragari. Melalui hubungan ini, Indraprahasta dan Kuningan menjadi sekutu penting kabuyutan Galunggung.
Eksistensi Galunggung pun tak terpisahkan dari Denuh dan Galuh, karena ketiganya masih berada dalam satu rumpun kekuasaan. Namun, pada awal abad ke-8, dinamika politik memanas. Purbasora terlibat dalam perebutan takhta Galuh yang saat itu dipimpin oleh Sena atau Bratasena, putra Mandiminyak. Perebutan ini turut melibatkan Bimaraksa, putra Rahiyangta Kidul dari Denuh. Sengketa tersebut dipicu persoalan legitimasi garis keturunan, sehingga kekuasaan Galuh sempat dikuasai oleh keturunan Galunggung dan Denuh.
Putra Bratasena, Sanjaya, kemudian berupaya merebut kembali takhta ayahnya. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan dan melibatkan kerajaan-kerajaan lain, termasuk Sunda dan Kalingga di Jawa Tengah. Dalam konflik itu, Purbasora gugur dan Kerajaan Indraprahasta sebagai sekutunya turut dihapuskan.
Situasi politik Galuh semakin memanas hingga Batara Danghyang Guru Galunggung kembali mengambil peran sebagai penengah. Demi menjaga kesinambungan kerajaan sekaligus meredam konflik keturunan, ia menunjuk Permanadikusumah, cucu Purbasora sekaligus keturunan Denuh, sebagai raja Galuh. Sementara jabatan patih diberikan kepada Tamperan Barmawijaya, putra Sanjaya dan cucu Bratasena. Keputusan ini menjadi titik temu dua garis keturunan yang sebelumnya berseteru.
Dari rangkaian peristiwa tersebut, tampak jelas bahwa kabuyutan Galunggung bukan hanya pusat spiritual, melainkan juga penentu arah politik. Ia menjadi pengesah kekuasaan, penjaga legitimasi, sekaligus simbol jati diri yang tak boleh jatuh ke tangan pihak lain. Dalam sejarah awal Galuh, Galunggung lebih dari sekadar nama tempat, melainkan pamageuh atau pengukuh, bagi tegaknya kekuasaan di tatar Sunda. (LSA)
