GARUT | Priangan.com — Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Merdeka dan sekitar Pasar Guntur Ciawitali, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut pada Senin (19/5/2025), berlangsung tertib tanpa perlawanan.
Dalam kegiatan ini, puluhan personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), hingga Pemadam Kebakaran dikerahkan untuk mendukung proses penertiban yang menyasar ratusan lapak semi permanen.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kabupaten Garut, Ridwan Efendi, mengapresiasi sikap kooperatif para pedagang. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari sosialisasi sebelumnya terkait aturan jam operasional PKL.
“Alhamdulillah penertiban berjalan lancar tanpa konflik. Ini berkat kesadaran para pedagang setelah kami sampaikan surat edaran dari bupati. Pemerintah tidak melarang mereka berdagang, tapi ada batas toleransi—yakni maksimal sampai pukul 06.00 pagi area sudah harus bersih, bukan baru mulai membereskan lapak di jam tersebut,” jelas Ridwan.
Ia juga mengingatkan para pedagang agar tidak memberikan setoran kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah, kata dia, tidak pernah menarik pungutan apa pun dari PKL.
“Jika ada jasa angkut atau kebersihan yang digunakan, itu menjadi urusan mereka dengan penyedia jasa. Namun, dari pemerintah sendiri tidak ada pungutan,” tegas Ridwan.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko, menegaskan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari upaya penataan kota. Menurutnya, keberadaan PKL yang tidak tertib di sepanjang Jalan Merdeka selama ini telah mengganggu kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat.
“Jalan Merdeka adalah salah satu jalur utama di pusat kota Garut yang perlu dijaga keteraturannya, baik dari aspek kebersihan, ketertiban, maupun estetika kota,” kata Basuki.
Ia menambahkan, penertiban dilakukan secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Pedagang telah diberi pemberitahuan dan ditawarkan lokasi relokasi yang lebih layak.
“Kami turunkan personel dalam jumlah cukup dan tetap menjunjung pendekatan humanis. Tidak ada kekerasan dalam pelaksanaan,” tandasnya.
Pemerintah Kabupaten Garut berkomitmen untuk terus mengawasi kawasan tersebut agar tetap tertib dan tidak kembali dipadati oleh lapak liar. Penertiban ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan ruang publik yang lebih nyaman dan tertata di wilayah kota Garut. (Az)
