BANDUNG | Priangan.com — Kenaikan tarif listrik kembali menjadi pemicu lonjakan inflasi di Jawa Barat. Pada April 2025, inflasi bulanan tercatat mencapai 1,01 persen, membawa tekanan baru terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok rumah tangga berpendapatan tetap.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Darwis Sitorus, menyampaikan bahwa sektor perumahan dan utilitas—termasuk listrik dan bahan bakar rumah tangga—menjadi penyumbang utama inflasi bulan tersebut. Secara keseluruhan, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 6,31 persen dengan kontribusi hampir seluruhnya berasal dari penyesuaian tarif listrik pascabayar.
“Listrik menyumbang 0,99 persen terhadap total inflasi bulanan. Ini menunjukkan betapa besar dampaknya terhadap kondisi ekonomi rumah tangga,” ujar Darwis dalam pemaparan resmi di Kantor BPS Jabar, beberapa waktu lalu seperti dikuti Priangan.com dari Jabarprov.go.id.
Di sisi lain, kelompok makanan mencatatkan sedikit penurunan harga. Komoditas seperti cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam menyumbang deflasi minor, meskipun belum cukup menahan laju inflasi yang dipicu dari sektor energi dan perumahan.
Dari 10 daerah yang dipantau BPS, seluruhnya mengalami inflasi secara bulanan. Kabupaten Majalengka mencatat inflasi tertinggi sebesar 1,36 persen, diikuti Kota Depok dan Sukabumi. Kota Cirebon menjadi wilayah dengan laju inflasi terendah, yakni 0,70 persen.
Kenaikan biaya listrik ini juga terjadi di tengah menurunnya Nilai Tukar Petani (NTP), yang pada April 2025 tercatat sebesar 112,03, turun 0,95 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini menandakan bahwa pendapatan riil petani melemah, seiring naiknya harga barang dan jasa yang harus mereka beli.
“Petani menerima harga lebih rendah, tetapi pengeluaran mereka justru meningkat. Ini jadi alarm serius bagi keseimbangan ekonomi pedesaan,” kata Darwis.
Sementara itu, harga beras di penggilingan juga mengalami penurunan rata-rata 2,61 persen secara bulanan, dengan harga beras medium turun lebih tajam dibandingkan beras premium. Namun penurunan ini belum mampu memberikan ruang konsumsi yang lebih besar bagi masyarakat kelas bawah, mengingat lonjakan pada komponen kebutuhan lainnya.
Lonjakan inflasi ini menegaskan tantangan yang dihadapi Jawa Barat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kenaikan tarif utilitas seperti listrik—meski normalisasi pasca subsidi atau penyesuaian kebijakan nasional—tetap berdampak besar pada struktur pengeluaran rumah tangga.
Bagi pemerintah daerah, data ini menjadi penanda penting bahwa upaya pengendalian inflasi harus mencakup strategi yang lebih menyeluruh, termasuk subsidi silang, penguatan distribusi pangan murah, serta pengawasan harga pada sektor energi dan perumahan. (gus)
