GARUT | Priangan.com — Pemerintah Kabupaten Garut mulai menyusun pondasi awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 dengan menekankan pentingnya indikator pembangunan yang akurat, terukur, dan relevan. Hal ini mengemuka dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi indikator pembangunan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut yang digelar di Kampus 4 Universitas Garut, beberapa waktu lalu.
Forum ini menjadi ruang awal penyamaan persepsi antarinstansi mengenai standar indikator yang akan menjadi tolok ukur pembangunan lima tahun mendatang.
Bupati Garut menegaskan bahwa indikator pembangunan bukan sekadar angka, melainkan alat penting untuk menilai kemajuan dan efektivitas kebijakan publik. Ia menyebutkan perlunya kesadaran bersama dalam memahami indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara utuh—baik secara teknis maupun filosofis.
“Kita harus sepakat bahwa indikator bukan tujuan akhir, tapi cermin dari perjalanan pembangunan. Jangan sampai hasil kerja keras tidak tercermin karena metode pengukurannya tidak tepat,” ujar Syakur.
Ia juga menyoroti pentingnya validitas data dalam evaluasi pembangunan, agar pemerintah daerah dapat melakukan koreksi arah kebijakan secara dini. Penetapan indikator yang jelas akan memudahkan seluruh SKPD dalam mengukur keberhasilan program, sekaligus menjawab ekspektasi publik secara objektif.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Garut, Nevi Hendri, menyampaikan bahwa data statistik adalah titik tolak dari setiap perencanaan yang berbasis hasil. Ia menekankan perlunya kemampuan membaca dan menginterpretasikan data bagi para pengambil keputusan.
“Jika kita tidak memahami metodologi di balik data, maka kebijakan yang kita buat bisa melenceng dari kebutuhan masyarakat. Kami hadir untuk memastikan indikator dibangun di atas data yang sahih,” jelas Nevi.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Garut dalam penguatan data sektoral melalui bidang statistik yang mereka kelola. Kolaborasi ini, menurut Nevi, menjadi bagian dari proses pembinaan data lintas instansi agar selaras dengan standar nasional.
Forum diskusi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Garut untuk menyelaraskan visi dan misi pembangunan dengan ukuran-ukuran konkret yang dapat dipantau secara periodik. Dengan indikator yang disepakati bersama, diharapkan RPJMD 2025–2030 tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berorientasi hasil. (Az)
