JAKARTA | Priangan.com – Penutupan jalur perdagangan di Selat Hormuz mengancam pasokan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga berpotensi mengguncang ketersediaan LPG nasional. Pada 3 Maret 2026, Pemerintah segera mengantisipasi distribusi energi, terutama untuk kebutuhan rumah tangga.

Direktur Eksekutif RefoMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengingatkan bahwa LPG merupakan komoditas vital dengan tingkat ketergantungan impor yang sangat tinggi. Konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 9 juta metrik ton per tahun, sementara produksi domestik baru sekitar 1,8 juta metrik ton.

“Artinya ada sekitar 7,2 juta metrik ton yang harus kita impor per tahun dan itu sumbernya dari dua lokasi utama,” ujar Komaidi kepada CNBC Indonesia. Ia menjelaskan sekitar 52% impor LPG Indonesia berasal dari AS dan 48% dari kawasan Timur Tengah.

Ketegangan meningkat pasca Iran menutup Selat Hormuz dan mengancam akan menembak kapal yang melintas. Ancaman tersebut disampaikan pejabat Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), menyusul serangan militer AS dan Israel ke Iran yang disebut dengan Operasi Epic Fury.

Konflik tersebut juga menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khemenei, dan memicu serangan balasan Iran ke Israel sert sejumlah negara Telur yang menjadi basis militer AS. Eskalasi ini dinilai meningkatkan risiko gangguan serius terhadap rantai pasok energi global.

Menurut Komaidi, dampak kelangkaan LPG bisa lebih besar dibandingkan BBM. Kalau sampai LPG tidak ada, rush-nya akan lebih besar lagi dibandingkan hanya ketersediaan BBM. Kalau BBM mungkin kita bisa mengurangi perjalanan, tapi kalau kebutuhan dapur tidak bisa ditunda,” katanya.

Selain itu, Pejabat IRGC menyebut harga minyak bisa melonjak hingga $200 per barel jika jalur energi dan pipa minyak diserang. Kondis ini mempertgas urgensi pemerintah untuk menyiapkan skenario darurat, termasuk diversifikasi sumber impor dan penguatan cadangan energi nasional dalam menjaga stabilitas pasokan LPG dan BBM di tengah ketidakpastian geopolitik. (Zia)