JAKARTA | Priangan.com — Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggelar dialog bersama Menteri Pertanian dan jajaran Kementerian Pertanian untuk membahas penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan rakyat sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional dan penguatan ekonomi berbasis desa.
Dialog tersebut menyoroti upaya peningkatan produksi, pengembangan hilirisasi, serta pembenahan struktur industri agar lebih seimbang dan berkelanjutan, khususnya pada subsektor peternakan unggas yang selama ini dinilai masih didominasi oleh pelaku usaha besar.
Usai dialog, Wakil Menteri Pertanian, Menteri Pertanian, serta Wakil Ketua Umum HKTI Bidang Peternakan menyampaikan keterangan kepada awak media terkait hasil pembahasan dan rencana tindak lanjut pemerintah.
Wakil Ketua Umum HKTI Bidang Peternakan, Cecep M. Wahyudin, mengungkapkan bahwa struktur pasar industri perunggasan menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam dialog tersebut. Menurutnya, penguasaan pasar saat ini masih terpusat pada segelintir perusahaan besar.
“Market share industri ayam saat ini dikuasai dua sampai tiga perusahaan besar dengan penguasaan lebih dari 70 persen. Program yang kami dorong bersama pemerintah bertujuan membangun struktur industri yang lebih seimbang,” ujar Cecep.
Ia menjelaskan, dalam skema yang dirancang, penguasaan pasar oleh korporasi besar ditargetkan dapat ditekan secara bertahap hingga sekitar 27 persen pada tahun ketiga dan keempat pelaksanaan program.
Cecep menambahkan, pencapaian target tersebut akan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur peternakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pembangunan ini dirancang secara bertahap dan menyeluruh.
“Konsepnya adalah pembangunan dari nol dan terintegrasi, mulai dari grandparent stock, parent stock, pabrik pakan, obat-obatan dan vaksin, sampai dengan cold storage dan rumah potong ayam,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat seluruh subsektor pertanian, baik tanaman pangan, perkebunan, maupun peternakan, dengan memastikan kehadiran negara dalam peningkatan produksi dan penyediaan sarana pendukung.
Dalam sektor peternakan, Sudaryono menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan investasi sebesar Rp20 triliun untuk memperkuat peternakan rakyat, khususnya di subsektor perunggasan.
“Dana Rp20 triliun ini akan diinvestasikan untuk kebutuhan pakan, indukan atau bibit, obat-obatan, vaksin, dan berbagai sarana produksi lainnya,” ujar Sudaryono.
Ia menjelaskan, investasi tersebut akan disalurkan ke berbagai wilayah dan melibatkan koperasi desa, peternak lokal, serta organisasi dan asosiasi peternakan. Pemerintah berharap program ini dapat meningkatkan produksi protein hewani nasional sekaligus memperkuat posisi peternak rakyat dalam rantai industri.
Menteri Pertanian Amran Sulaeman dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa pemerintah mendorong hilirisasi dan integrasi di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing nasional.
Menurut Amran, khusus untuk sektor peternakan unggas, pembangunan integrative farming akan dilakukan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan dukungan pendanaan investasi nasional.
“Infrastruktur integrative farming akan dibangun dari hulu sampai hilir melalui BUMN, mulai dari pembibitan, pabrik pakan, hingga rumah potong dan rantai pendingin,” kata Amran.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar tiga tahun. Dampak signifikan terhadap keseimbangan struktur pasar dan peningkatan pangsa peternak rakyat diproyeksikan mulai terlihat pada tahun ketiga dan keempat.
Melalui dialog ini, HKTI dan Kementerian Pertanian menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat pertanian, perkebunan, dan peternakan rakyat melalui peningkatan produksi, penguatan hilirisasi, serta pembenahan struktur industri, guna menjaga ketahanan pangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa. (yna)
