TASIKMALAYA | Priangan.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya kembali bersuara lantang soal polemik pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari.
Dalam aksi yang digelar langsung di titik lokasi TPA, Ketua Bidang Lingkungan Hidup HMI Tasikmalaya sekaligus koordinator aksi, Nazmi, menyampaikan sederet kritik tajam dan tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya.
“13 hektare lahan ini sudah berubah jadi gunung sampah. Dari dulu hanya janji dan rencana, tapi tak ada satu pun solusi konkret. Pemerintah hanya bicara, tidak bekerja,” ujar Nazmi dalam orasinya.
Menurutnya, HMI telah melakukan kajian komprehensif dan menyimpulkan bahwa tata kelola sampah di TPA Ciangir berjalan tanpa arah. Hasil kajian itu dirumuskan dalam delapan tuntutan yang dibacakan dalam aksi, dan akan terus dikawal hingga ranah hukum jika tak diindahkan.
Ironisnya, aksi yang bertujuan mendorong keterlibatan langsung para pemangku kebijakan itu justru diwarnai kekecewaan mendalam. Baik Wali Kota Tasikmalaya maupun Kepala Dinas Lingkungan Hidup tak tampak hadir di lokasi.
“Kami sengaja gelar aksi di lokasi TPA agar mereka bisa lihat langsung kerusakan yang selama ini mereka abaikan. Tapi nyatanya, mereka justru absen. Ini menunjukkan betapa rendahnya keseriusan mereka dalam menangani masalah lingkungan yang sudah kronis,” tegas Nazmi.
HMI juga mengkritik keras pengadaan armada truk yang menggunakan anggaran besar namun dinilai tidak menyentuh akar masalah. “Penambahan truk itu bukan solusi, hanya mempercepat pengangkutan dari kota ke TPA. Lalu sampahnya dibiarkan menumpuk di sini. Tidak ada sistem pemusnahan, tidak ada pengurangan volume. Yang ada hanya pembiaran,” imbuhnya.
Kekecewaan semakin memuncak saat HMI menemukan ketidaksesuaian dalam kompensasi warga terdampak, belum terselesaikannya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga minimnya perhatian terhadap fasilitas pendidikan di sekitar TPA seperti SD Ciangir.
“Kami menuntut Wali Kota segera mereformasi birokrasi, terutama di Dinas Lingkungan Hidup. Kegagalan mereka bukan hanya soal teknis, tapi sudah menyentuh aspek kemanusiaan. Ini dosa lingkungan yang tidak boleh ditoleransi,” lanjut Nazmi.
Dalam pernyataan penutupnya, HMI memberikan ultimatum: Pemkot Tasikmalaya diberi waktu dua pekan untuk menunjukkan langkah konkret. Jika tidak ada progres nyata, HMI siap kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar.
“Kami tidak main-main. Ini bukan sekadar aksi mahasiswa. Ini bentuk tanggung jawab moral dan sosial kami. Jika pemerintah tetap diam, kami akan datang lebih besar, lebih keras, dan lebih lantang,” pungkasnya. (yna)
