GARUT | Priangan.com – Upaya menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus digencarkan Pemerintah Jawa Barat. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat bersama Dinas PPKBPPPA Kabupaten Garut menggelar Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di SMAN 6 Garut.
Kegiatan ini menyasar sepuluh sekolah tingkat SMA/SMK dan MA di Kabupaten Garut, dengan tujuan meningkatkan kesadaran pelajar mengenai pentingnya perlindungan anak, kesehatan reproduksi remaja, serta pencegahan pernikahan usia dini.
Kegiatan diawali dengan senam pagi bersama ratusan siswa yang menciptakan suasana segar dan penuh semangat. Hadir dalam kesempatan itu Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat, dr. Siska Gerfianti, Sp. DLP., M.H.Kes., Wakil Bupati Garut drg. Luthfianisa Putri Karlina, MBA, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Garut, Bimo Mahardika. Dalam sambutannya, dr. Siska menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun tidak boleh dinormalisasi.
“Jangan menormalisasi kekerasan atas nama pergaulan, candaan, atau tradisi. Semua bentuk kekerasan harus dilawan. Remaja harus berani berkata tidak pada tindakan yang merugikan dirinya maupun orang lain,” ujar dr. Siska.
Ia juga memperkenalkan kembali konsep Panca Waluya, nilai-nilai luhur yang digagas Jawa Barat untuk membentuk karakter remaja, yaitu Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer.
“Panca Waluya bukan sekadar slogan, tapi fondasi penting untuk membentuk pribadi remaja yang sehat, jujur, peduli, dan tangguh. Jika nilai-nilai ini dihayati, sekolah dan keluarga akan menjadi lingkungan yang benar-benar aman dari kekerasan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karlina mengajak siswa menjadi pelopor perubahan sekaligus agen pencegahan kekerasan.
“Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, melainkan juga ruang pembentukan karakter dan nilai kemanusiaan. Kita ingin generasi penerus yang cerdas, berempati, menghargai perbedaan, dan menolak segala bentuk kekerasan,” ucapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya keberanian bersuara. “Jangan diam. Laporkan jika menjadi korban atau melihat kekerasan. Dengan keberanian itu, kita bisa mencegah lebih banyak korban,” tegasnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Kejaksaan Negeri Garut, Kepala SMAN 6 Garut, serta Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Garut mengenai perlindungan hukum di lingkungan pendidikan, pentingnya sekolah sebagai benteng pembentukan karakter, hingga implementasi Kabupaten Layak Anak yang menegaskan sekolah harus bebas dari kekerasan.
Perwakilan Kejaksaan Negeri Garut, Bimo Mahardika, menyebut bahwa siswa berhak mendapatkan perlindungan hukum jika menjadi korban. “Sekolah wajib menjadi tempat aman bagi anak-anak. Hukum hadir untuk melindungi, bukan untuk menakuti,” katanya.
Tidak hanya edukasi, kampanye ini juga dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Garut. Siswa mendapat pemeriksaan menyeluruh, mulai dari tensi darah, status gizi, kesehatan gigi, skrining mental health, hingga deteksi dini anemia, TBC, dan penyakit tidak menular. Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Garut, Yayan Waryana, menegaskan bahwa kesehatan dan perlindungan anak merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. “Kita ingin anak-anak Garut tumbuh sehat secara fisik dan mental, sekaligus terlindungi dari ancaman kekerasan,” ujarnya.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah berharap kesadaran pelajar terhadap bahaya kekerasan semakin meningkat, sekaligus memperkuat perhatian pada kesehatan remaja sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat, tangguh, dan berkarakter. (yna)
