TASIKMALAYA | Priangan.com – Persoalan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Dari total panjang jaringan jalan yang mencapai 1.230 kilometer, sekitar 30 persennya hingga kini masih dalam kondisi rusak. Kerusakan jalan itu kian memprihatinkan di tengah tekanan kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Gumilar Akmad Purbawisesa, menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak langsung dari kebijakan pengetatan fiskal nasional terhadap daerah. Menurutnya, sejumlah proyek infrastruktur yang sudah dirancang untuk tahun anggaran 2025 terpaksa dibatalkan.
“Beberapa ruas jalan yang sebenarnya sudah masuk rencana perbaikan akhirnya tertunda, bahkan batal dilaksanakan karena refocusing anggaran. Ini kondisi yang sangat kami sayangkan,” ujar Gumilar saat ditemui usai rapat koordinasi, Selasa (1/7/2025).
Gumilar menambahkan bahwa meskipun Pemkab harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pusat, kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan tetap tidak bisa dikesampingkan. Komisi III DPRD sebagai mitra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup (PUTRLH) pun, lanjutnya, telah mengambil langkah dengan mendorong relokasi anggaran dari program lain yang tertunda untuk dialihkan ke sektor infrastruktur jalan.
“Kita sudah koordinasi dengan DPUTRLH, dan kita dorong agar anggaran dari kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan akibat efisiensi bisa dialihkan ke proyek jalan. Tapi tentu dengan catatan, tidak mengganggu alokasi untuk sektor vital lainnya seperti pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Menurut Gumilar, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan asal-asalan. Ia mengingatkan bahwa karakteristik alam Kabupaten Tasikmalaya yang didominasi kontur perbukitan dan tanah labil dengan curah hujan tinggi membuat kualitas pekerjaan menjadi faktor krusial.
“Jangan sampai nanti baru setahun dibangun, jalan sudah rusak lagi. Kita minta kualitas pekerjaan dijaga, mulai dari perencanaan teknis sampai pengawasan di lapangan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar pembangunan jalan bisa dilakukan lebih efektif dan efisien. “Ini menyangkut konektivitas antarwilayah, distribusi hasil pertanian, dan tentu saja kenyamanan serta keselamatan warga yang setiap hari melintas,” ujar Gumilar.
Di tengah keterbatasan fiskal, Gumilar berharap Pemkab bisa menyusun skala prioritas yang matang dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran.
“Kita tidak menuntut semuanya selesai dalam satu tahun. Tapi masyarakat tentu ingin melihat ada progres nyata. Itu yang sedang kami dorong,” pungkasnya. (yna)
