TASIKMALAYA | Priangan.com – Rencana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengajukan pinjaman daerah senilai Rp230,25 miliar mendapat sambutan positif dari Fraksi PPP–PKS DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Fraksi gabungan itu menilai kebijakan ini merupakan langkah berani dan rasional untuk mengatasi kerusakan jalan yang selama ini menjadi keluhan abadi warga.
Ketua Fraksi PPP–PKS, Hidayat Muslim, menilai wacana pinjaman bukanlah hal yang tabu, apalagi di tengah keterbatasan fiskal daerah. Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk keberanian pemerintah untuk tidak lagi terjebak dalam rutinitas pembangunan yang berjalan lambat.
“Sudah saatnya Tasikmalaya berani keluar dari zona nyaman. Jalan rusak yang dibiarkan bertahun-tahun itu tidak akan selesai tanpa terobosan,” ujar Hidayat kepada wartawna, Sabtu (11/10/2025).
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah hanya mampu melakukan perbaikan berskala kecil karena keterbatasan anggaran. Akibatnya, setiap tahun perbaikan jalan hanya menambal sebagian, sementara ruas lain kembali rusak.
“Model tambal sulam tidak menyelesaikan persoalan. Kalau kita ingin hasil besar, tentu butuh modal besar. Pinjaman ini jawabannya,” katanya.
Hidayat menegaskan, Fraksi PPP–PKS mendukung penuh langkah pemerintah, dengan catatan seluruh mekanisme pinjaman dilakukan secara transparan, profesional, dan berorientasi pembangunan.
“Kami mendukung sepenuhnya selama uangnya digunakan untuk pembangunan fisik, bukan belanja pegawai atau kegiatan seremonial. Ini soal keberanian dan niat baik,” tegasnya.
Ia menilai rencana pinjaman daerah ini tetap aman karena sudah memiliki sumber pembayaran yang jelas, yakni dana opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp70 miliar per tahun dan berpotensi meningkat.
“Kita sudah punya pendapatan pasti dari opsen PKB, bahkan tahun depan bisa tembus Rp76 miliar. Dana itu cukup untuk mencicil pinjaman tanpa ganggu sektor lain,” jelasnya.
Hidayat juga menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat, yang meminta agar dana opsen PKB diprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur jalan.
“Arah kebijakan dari provinsi jelas: perbaikan jalan adalah prioritas. Jadi langkah ini selaras dengan kebijakan daerah maupun nasional,” ujarnya.
Menurut Hidayat, membangun jalan bukan hanya perkara fisik, tetapi investasi sosial-ekonomi jangka panjang. Ia menyebut perbaikan akses jalan akan berdampak langsung terhadap perdagangan, pertanian, dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Kalau jalan bagus, hasil tani cepat sampai ke pasar, biaya logistik turun, dan ekonomi rakyat bergerak. Ini efek berantai yang selama ini kita abaikan,” tuturnya.
Ia pun menyindir kondisi jalan kabupaten yang oleh warga sering dijuluki dengan istilah lucu seperti jalan leucir, jalan geulis, hingga jalan kasep — sebutan khas untuk jalan yang rusak parah namun belum tersentuh pembangunan.
“Kita ingin sebutan itu tinggal kenangan. Tasikmalaya harus punya akses jalan yang layak dari Papayan sampai pantai selatan,” ujarnya sambil tersenyum.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya, Asep Budiaman, menilai kebijakan pinjaman daerah ini justru langkah rasional di tengah sempitnya ruang fiskal.
“Kalau kita hanya mengandalkan pendapatan reguler, sampai 10 tahun pun kondisi jalan tidak akan banyak berubah. Dengan pinjaman, pembangunan bisa dipercepat tanpa membebani sektor lain,” kata Asep.
Menurutnya, proyeksi pengembalian pinjaman selama lima tahun masih sangat memungkinkan karena basis pajak kendaraan di Tasikmalaya cukup besar.
“Potensi pajak kendaraan di Singaparna saja sekitar 15 ribu unit. Kalau dikelola optimal, cicilan bisa tertutup. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” tandasnya. (yna)
