TASIKMALAYA | Priangan.com – Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat, mengingatkan pentingnya komitmen kepala daerah yang baru dalam menjawab harapan masyarakat.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi Kabupaten Tasikmalaya hari ini tidak bisa diselesaikan dengan retorika belaka, terlebih di tengah pemberlakuan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Budi Ahdiat dalam menyikapi awal masa kepemimpinan Cecep Nurul Yakin dan Asep Sipari sebagai bupati dan wakil bupati Tasikmalaya terpilih. Ia menekankan bahwa efisiensi fiskal tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menunda atau bahkan mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat.
“Pemangkasan anggaran memang jadi tantangan, tapi bukan alasan untuk membiarkan persoalan-persoalan krusial terus menumpuk tanpa solusi,” tegas Budi.
Salah satu sektor yang menurutnya harus menjadi prioritas adalah perbaikan infrastruktur, khususnya jalan. Berdasarkan data yang dimiliki DPRD, sekitar 20 persen infrastruktur jalan di Kabupaten Tasikmalaya masih dalam kondisi rusak, mulai dari jalan lingkungan hingga ruas strategis penghubung antar kecamatan.
“Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi menyangkut konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi ekonomi, akses pendidikan, bahkan keselamatan warga. Kalau dibiarkan, efek domino-nya besar sekali,” ujarnya.
Budi mengakui bahwa membenahi jalan rusak di tengah keterbatasan anggaran memang bukan hal mudah. Namun menurutnya, pemimpin daerah harus mampu menghadirkan solusi kreatif—baik dengan pola kemitraan, sinergi lintas instansi, atau pergeseran skala prioritas dalam belanja daerah.
Ia pun menegaskan bahwa DPRD akan memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintahan Cecep-Asep, selama selaras dengan visi misi pembangunan daerah yang inklusif dan pro-rakyat.
“Kami tidak akan menghalangi, justru akan menjadi mitra strategis. Tapi tentu kami juga akan kritis jika ada program yang melenceng dari arah pembangunan yang sudah kita sepakati bersama,” kata Budi.
Dalam beberapa tahun terakhir, keluhan warga soal buruknya kondisi jalan kerap muncul di berbagai forum publik, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Tidak sedikit warga yang mengeluhkan kerusakan jalan di desa mereka telah berlangsung tahunan tanpa perbaikan yang berarti.
Dengan kepemimpinan baru di eksekutif, publik menaruh harapan agar pola lama yang penuh janji tapi minim realisasi bisa segera ditinggalkan.
“Ini waktunya pembuktian, bukan sekadar seremonial. Warga ingin perubahan yang bisa mereka rasakan langsung,” pungkas Ketua DPRD itu. (yna)
