TASIKMALAYA | Priangan.com – Dugaan keterlibatan pejabat Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai reaksi dari DPRD. Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi, menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang tidak bisa dibiarkan.
Menurutnya, program MBG semestinya murni untuk kepentingan pelayanan gizi masyarakat, terutama pelajar, bukan menjadi arena bisnis bagi pejabat.
“Kalau betul ada pejabat yang ikut bermain dalam pengelolaan dapur MBG, itu jelas benturan kepentingan. ASN dan pejabat publik mestinya mengawasi, bukan terlibat jadi penyedia,” kata Kepler, Rabu (1/9/2025).
Kepler meminta Wali Kota Tasikmalaya segera turun tangan menindaklanjuti dugaan ini. Ia menilai keterlibatan pejabat dalam proyek sosial pemerintah bisa mencederai kepercayaan publik terhadap program yang menyasar kalangan bawah.
“Jangan sampai program yang tujuannya mulia, yaitu menyehatkan anak-anak sekolah, malah dikotori dengan praktik mencari keuntungan pribadi. Kami minta wali kota bertindak tegas, lakukan evaluasi, dan usut tuntas dugaan ini,” tegasnya.
Lebih jauh, Kepler menambahkan DPRD siap mengawal persoalan ini, termasuk membuka ruang klarifikasi resmi kepada pihak-pihak yang disebut dalam dugaan tersebut. Transparansi, kata dia, menjadi kunci agar program MBG tetap berjalan sesuai niat awal.
“Kami di DPRD akan menindaklanjuti, bisa melalui rapat dengar pendapat maupun rekomendasi lain. Tidak boleh ada toleransi bagi siapapun yang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan kepada pejabat Pemkot Tasikmalaya agar berhati-hati menjaga integritas. “Kalau memang ada oknum yang terbukti, ya harus diberi sanksi tegas. Jangan sampai ini jadi preseden buruk,” pungkasnya. (yna)
