TASIKMALAYA | Priangan.com – Sindiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, soal sekolah dasar ambruk di Tasikmalaya memantik reaksi dari Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin. Cecep menilai pernyataan gubernur itu tidak sepenuhnya adil.
Ia mengingatkan bahwa kerusakan sekolah di daerahnya bukan persoalan baru, bahkan sebagian sudah terbengkalai sejak dua tahun lalu.
“Saya baru empat bulan menjabat bupati. Masa semua kerusakan yang sudah menahun ditimpakan ke saya?” ujar Cecep kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Pernyataan Cecep itu merespons komentar Gubernur Dedi Mulyadi yang sebelumnya menegaskan bahwa perbaikan sekolah rusak merupakan kewenangan penuh bupati. Komentar tersebut muncul usai viralnya video murid SDN Curugtelu, Kecamatan Culamega, yang memperlihatkan ruang kelas mereka roboh dan tak bisa digunakan selama dua tahun.
Cecep mengakui pernyataan Dedi Mulyadi benar secara hukum, tetapi menurutnya perlu dipahami bahwa kondisi di lapangan tidak sesederhana itu.
“Kami di daerah juga butuh dukungan dari provinsi dan pusat. Kalau memang mau bantu, ya bantu saja. Jangan bahas soal kewenangan, yang penting sekolah bisa diperbaiki,” ucapnya.
Bupati yang baru dilantik empat bulan lalu itu menyebut, pihaknya sudah mengajukan revitalisasi 54 bangunan pendidikan—mulai dari PAUD, SD hingga SMP—ke pemerintah pusat untuk pendanaan tahun 2025.
“Awalnya hanya 20 yang disetujui, tapi setelah kami berkomunikasi dengan Pak Wamen Dikdasmen, alhamdulillah ditambah jadi 54. Walau begitu, sekolah rusak masih di atas seribu,” jelasnya.
Cecep juga menegaskan, video viral tentang sekolah ambruk bukanlah akibat kelalaian pemerintahannya saat ini. “Yang di Culamega itu sudah rusak sejak dua tahun lalu, bukan karena empat bulan saya menjabat,” katanya.
Menurut Cecep, selama ini Pemprov Jawa Barat hanya berwenang pada jenjang SMA, SMK, dan SLB, sedangkan PAUD, SD, dan SMP menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
“Jumlah sekolah dasar dan menengah pertama di Tasikmalaya ribuan. Jadi wajar kalau penanganannya bertahap dan butuh dukungan lintas level,” tutur dia.
Ia berharap pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi tidak disalahartikan seolah-olah pemerintah kabupaten diam dan tak berbuat apa-apa.
“Kami terus bergerak. Saya sudah koordinasi langsung dengan Kementerian Pendidikan. Jangan sampai publik menilai kami tak peduli, padahal prosesnya sedang berjalan,” ujarnya.
“Saya siap bertanggung jawab atas tugas saya. Tapi yang adil saja. Jangan semua beban lama ditimpakan pada saya hanya karena baru menjabat bupati,” tegasnya. (yna)
