GARUT | Priangan.com – Pemerintah Kabupaten Garut tengah dihadapkan pada persoalan serius dalam dunia pendidikan. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, tercatat sebanyak 11 ribu lebih anak usia sekolah di Garut diduga tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Merespons temuan tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut langsung menurunkan tim khusus untuk memverifikasi kebenaran data tersebut. Tim ini juga melibatkan koordinator wilayah pendidikan dari 42 kecamatan.
“Kami tidak bisa langsung menerima data itu begitu saja. Maka saat ini kami sedang telusuri satu per satu, apakah memang benar ada 11 ribuan anak yang tidak sekolah,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Garut, Asep Wawan, saat ditemui di kantornya, Jumat (1/8/2025).
Data yang dihimpun dari Pusdatin menyebutkan bahwa ribuan anak tersebut berhenti sekolah di berbagai tahapan. Ada yang putus sekolah di tingkat SD, tidak melanjutkan dari SD ke SMP, dan dari SMP ke SMA atau SMK. Dalam terminologi pendidikan, mereka tercatat sebagai siswa drop out (DO) atau lulus tidak melanjutkan (LTM).
“Kalau benar jumlahnya sebanyak itu, tentu sangat memprihatinkan. Jumlah itu cukup besar dibandingkan dengan total siswa SD yang ada sekitar 269 ribu dan siswa SMP sebanyak 106 ribu,” jelas Asep.
Disdik tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Langkah awal yang dilakukan adalah menelusuri lokasi sebaran anak-anak yang disebut tidak lagi melanjutkan pendidikan. Setelah itu, penyebab dari masalah akan dicari secara lebih mendalam.
“Bisa jadi karena faktor ekonomi, tapi bisa juga karena akses sekolah yang jauh, atau alasan lain seperti anak harus membantu orang tua bekerja. Nanti kita lihat hasil akhirnya setelah data diverifikasi,” katanya.
Asep menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen kuat untuk menyelesaikan persoalan ini. Setelah penyebab diketahui, Disdik akan mengintervensi dengan berbagai kebijakan, termasuk kemungkinan membuka jalur pendidikan alternatif bagi anak-anak yang mengalami hambatan.
“Kita tidak ingin ada anak Garut yang tidak bisa sekolah hanya karena sistem gagal mengakomodasi mereka. Ini soal masa depan mereka dan tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Disdik juga membuka kemungkinan untuk melibatkan unsur lain, seperti Dinas Sosial, pemerintah desa, hingga tokoh masyarakat agar upaya penanganan lebih cepat dan tepat sasaran. Program pendidikan kejar paket dan beasiswa pendidikan bisa menjadi salah satu solusi, tergantung hasil temuan di lapangan.
“Satu hal yang pasti, jika data ini valid, kami akan bertindak. Kami sedang memetakan wilayah mana saja yang rawan angka putus sekolah tinggi dan bentuk intervensinya akan kami sesuaikan,” paparnya. (Az)
