TASIKMALAYA | Priangan.com – Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, menyuarakan keresahannya soal kondisi kawasan Dadaha yang dinilai belum tertata maksimal. Ia menilai, kawasan yang selama ini dikenal sebagai ruang publik warga kota justru cenderung hidup segan, mati pun tak dihidupkan.
“Gedung Kesenian itu berdiri sendiri. Sendirian terus, tidak punya teman. Ya gimana mau hidup suasananya?” ungkap Diky, kepada wartawan beberapa waktu waktu lalu.
Menurutnya, kawasan Dadaha seharusnya menjadi simpul kreativitas yang tak hanya menyuguhkan panggung pertunjukan, tapi juga fasilitas pendukung yang menumbuhkan aktivitas warga. Ia menyinggung potensi kegiatan panahan dan sejumlah komunitas yang semestinya bisa diaktivasi kembali.
“Harus ada kehidupan yang lebih hangat di sana. Tidak cukup hanya bangunan, tapi juga aktivitas yang menular,” tegasnya.
Tak hanya itu, Diky juga menyinggung pentingnya merawat potensi sumber daya alam di sekitar kawasan. Dalam beberapa kunjungan lapangannya, ia menemukan sejumlah mata air yang terlantar dan berisiko rusak jika tak segera dilindungi.
“Kita ini kaya dengan mata air, tapi belum semua diberi perhatian serius. Saya sedang fokus ke sana. Termasuk urusan pembebasan lahannya agar bisa dijaga,” ujarnya.
Soal sektor kesenian, Diky menegaskan bahwa bidang itu ada dalam lingkup tanggung jawabnya. Ia pun terus menggulirkan program Jalan-Jalan Pintar (JJP) untuk menyerap aspirasi dan mendengar langsung denyut masyarakat, terutama pelaku seni dan budaya lokal.
Namun, upaya pembenahan kawasan Dadaha dan Gedung Creative Center (GCC), kata dia, masih tersendat karena belum adanya pimpinan definitif di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang mengelola kawasan tersebut.
“Selama UPTD masih dipimpin Plt, ya repot. Wewenangnya terbatas. Demi Allah saya sudah minta agar segera ditetapkan yang definitif,” tandas Diky.
Ia menilai, penataan PKL hingga pemanfaatan GCC oleh pihak ketiga tidak akan bisa dieksekusi maksimal bila tak ada kejelasan struktur kepemimpinan. Menurutnya, birokrasi yang tidak lengkap akan terus jadi penghambat kebijakan di lapangan.
“Kalau sudah definitif, barulah bisa tegas. Mau disewakan, mau dikerjasamakan, semuanya bisa dibicarakan dan dijalankan dengan tanggung jawab,” pungkasnya. (yna)
