TASIKMALAYA | Priangan.com – Suasana Desa Pasir Batang, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat siang (25/7/2025), berubah tegang. Ribuan warga dari berbagai dusun berkumpul dan memadati halaman kantor desa.
Mereka datang bukan untuk menghadiri hajatan atau pengajian rutin, melainkan untuk menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepala desa yang dinilai telah gagal menjalankan amanat selama lima tahun terakhir.
Dengan membawa berbagai poster dan spanduk, warga menyuarakan tuntutan agar kepala desa segera mengundurkan diri. Poster-poster bertuliskan “Desa Bukan Milik Pribadi”, “Mundur atau Kami Bertahan”, dan “Kami Tak Butuh Penguasa, Kami Butuh Pemimpin” terbentang di antara kerumunan. Meski berlangsung damai, atmosfer aksi tersebut sarat dengan kekecewaan dan kemarahan yang sudah lama terpendam.
Aksi ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap kinerja kepala desa yang menjabat sejak 2019. Menurut warga, selama hampir lima tahun terakhir tidak ada perubahan berarti yang dirasakan masyarakat. Infrastruktur desa tak kunjung dibenahi, jalan-jalan kampung masih rusak, dan yang paling disorot adalah ketidakjelasan pengelolaan dana desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Koordinator lapangan aksi, Aho Barho, yang juga merupakan tokoh pemuda desa, menyampaikan bahwa masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin mereka sendiri. “Bukan sekali dua kali, ini sudah lama. Tapi warga baru sekarang berani bicara karena kesabarannya habis,” ungkap Aho kepada Priangan.com di sela-sela aksi.
Menurut Aho, salah satu temuan yang paling membuat masyarakat geram adalah dugaan campur tangan kepala desa dalam pengelolaan dana BUMDes. Dana yang semestinya dikelola oleh pengurus independen justru disebut-sebut diminta langsung oleh kepala desa untuk dikuasai secara pribadi.
“Kami mendapat keterangan langsung dari orang dalam BUMDes. Uang dari pusat yang harusnya jadi modal usaha desa, justru diminta kepala desa. Padahal, secara hukum dan etika, kepala desa tak berwenang menyentuh uang itu,” tegas Aho.
Selain itu, warga juga mempertanyakan transparansi anggaran pembangunan. Beberapa proyek seperti pengaspalan jalan, perbaikan saluran air, dan pembangunan sarana publik, menurut warga, tidak pernah direalisasikan. Namun laporan keuangan tahunan tetap mencantumkan program-program tersebut seolah telah dilaksanakan.
“Selama ini kami hanya diberi laporan tertulis tanpa pernah melihat wujud nyata dari pembangunan yang disebutkan. Jalan tetap rusak, fasilitas desa terbengkalai, sementara kepala desa seolah kebal kritik,” lanjutnya.
Masyarakat menilai, kepala desa seharusnya menjadi perpanjangan tangan rakyat, bukan pihak yang menjauh dari rakyat setelah terpilih. Beberapa warga bahkan mengaku pernah datang ke kantor desa untuk meminta kejelasan program, namun hanya mendapatkan jawaban normatif dan diabaikan begitu saja.
“Mereka seperti menutup pintu untuk warganya sendiri. Ini bukan gaya pemimpin yang kami butuhkan,” ujar seorang ibu rumah tangga yang ikut dalam aksi.
Aho menegaskan bahwa aksi unjuk rasa ini bukan gerakan politik, melainkan murni aspirasi masyarakat yang sudah merasa kecewa dan dikhianati. Ia berharap pemerintah kecamatan dan inspektorat segera turun tangan untuk menindaklanjuti laporan dan tuntutan warga. Jika tidak ada tindak lanjut dalam waktu dekat, ia memastikan protes akan berlanjut dengan skala yang lebih besar.
“Warga sudah bersatu. Kami tidak ingin hanya didengar, kami ingin ada perubahan. Kepala desa harus diganti. Kami butuh pemimpin baru yang bersih, transparan, dan punya komitmen membangun,” pungkasnya. (yna)
