GARUT | Priangan.com – Pemerintah pusat terus memperkuat sinergi dengan daerah dalam menghadapi peluang besar yang dimiliki Indonesia: bonus demografi.
Salah satu langkah nyata adalah kunjungan kerja dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk mengevaluasi dan mendorong percepatan program-program strategis di lapangan.
Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris Kemendukbangga, Prof. Budi Setiyono, menekankan bahwa percepatan pencapaian target pembangunan sumber daya manusia tidak bisa dilakukan tanpa kolaborasi yang kuat lintas sektor.
Ia menyampaikan pentingnya melihat langsung realita lapangan guna menyempurnakan pendekatan kebijakan.
“Ada tiga misi utama dari kunjungan ini: menyapa para petugas di garda depan, memperkuat komunikasi dengan pengelola program daerah, dan mengevaluasi pelaksanaan program unggulan yang telah dirancang pemerintah pusat,” ujar Prof. Budi di Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana Garut.
Lima program yang menjadi sorotan, atau yang disebut sebagai quick wins, mencakup Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), Sidaya (Lansia Berdaya), dan Super Apps Keluarga Indonesia.
Dari kelima program tersebut, empat telah berjalan secara efektif di lapangan. Hanya Super Apps yang masih dalam tahap pengembangan sistem.
Menurut Prof. Budi, upaya optimalisasi bonus demografi harus dibangun di atas fondasi data yang kuat, pelibatan masyarakat yang intensif, serta kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan lokal.
“Memetik manfaat dari struktur usia produktif hanya bisa tercapai jika semua pihak berjalan dalam visi yang sama. Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Garut menyambut positif komitmen tersebut. Sekda Garut, Nurdin Yana, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendukung integrasi program pusat ke dalam konteks lokal.
Ia juga mengungkap bahwa Garut mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang signifikan: Rp26 miliar untuk program non-fisik dan Rp2,6 miliar untuk fisik.
Namun, Nurdin juga tak menampik adanya tantangan di lapangan, terutama dalam hal keterbatasan tenaga pelaksana. “Jumlah UPT dan SDM kami semakin menipis, padahal kebutuhan lapangan terus meningkat.
Untuk itu, kami mengandalkan sinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan kader yang menjadi jembatan program pemerintah,” jelasnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi titik balik dalam memperkuat koordinasi lintas level pemerintahan, sekaligus menajamkan arah kebijakan pembangunan manusia yang berkelanjutan.
Dengan modal kemitraan yang solid, pemerintah optimistis mampu mengubah tantangan demografi menjadi kekuatan ekonomi bangsa. (Az)
