GARUT | Priangan.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut tahun 2026 kembali dihantui persoalan klasik: defisit. Proyeksi pendapatan daerah hanya mencapai Rp4,94 triliun, sedangkan belanja dipatok sebesar Rp5,28 triliun. Artinya, ada celah minus sekitar Rp345,28 miliar yang harus ditutup pemerintah daerah.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menilai defisit tersebut tak lepas dari tingginya beban belanja wajib dibandingkan kemampuan pendapatan daerah.
“Kondisi ini menggambarkan realitas fiskal kita, belanja jauh lebih besar dari pendapatan. Meski begitu, kami tetap optimistis pembahasan lebih lanjut bersama DPRD bisa menemukan solusi penutup,” ujar Syakur, Rabu (17/9/2025).
Syakur mengakui persoalan defisit bukan hal baru. Garut sejak lama bergantung pada transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum cukup menopang. Dari total kebutuhan belanja, PAD hanya diproyeksikan sebesar Rp770,32 miliar pada 2026. PAD itu sebagian besar bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya. Namun jumlahnya masih jauh dari cukup untuk menutup kebutuhan belanja yang kian melebar.
“Tanpa terobosan memperluas basis pajak dan menggali potensi ekonomi lokal, ketergantungan pada pusat akan terus tinggi,” katanya.
Selain rendahnya pendapatan, sisi belanja juga menampilkan tantangan berat. Porsi belanja pegawai masih menyedot anggaran signifikan, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan produktif menjadi sempit. Belanja untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik berisiko tergerus oleh belanja rutin.
“Kondisi ini memunculkan risiko crowding out, di mana anggaran rutin menekan kemampuan daerah membiayai pembangunan yang sebenarnya prioritas,” jelas Syakur.
Defisit Rp345 miliar disebut bukan sekadar angka di atas kertas. Dalam konteks fiskal Garut, gap tersebut bisa berdampak pada perlambatan realisasi program strategis. Penutupannya masih akan bergantung pada hasil pembahasan bersama DPRD, baik lewat peningkatan target PAD maupun harapan tambahan dana transfer pusat.
“Kalau tidak ada reposisi kebijakan, janji pemenuhan layanan publik bisa terhambat oleh defisit struktural,” paparnya. (Az)
