Coretan Dinding Gedung DPRD Tasikmalaya, Sinyal Keras Rakyat Tak Lagi Percaya Wakilnya

In Daily News
Januari 9, 2026

TASIKMALAYA | Priangan.com — Coretan bernada protes yang muncul di sejumlah dinding Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya menjadi sorotan publik. Tulisan-tulisan seperti “Anggaran Fantastis, Kinerja Minimalis”, “Pokir untuk Siapa?”, hingga “DPRD Harus Pro Rakyat, Bukan Mementingkan Golongan” mencerminkan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat di daerah.

Pantauan di lokasi menunjukkan, coretan tersebut tersebar di beberapa sudut gedung DPRD, baik di area luar maupun lorong dalam. Narasi yang ditulis menggunakan cat semprot itu secara gamblang menyasar fungsi DPRD, mulai dari penggunaan anggaran, pokok pikiran (pokir) dewan, hingga tudingan bahwa DPRD dinilai lebih sibuk dengan agenda internal dan kelompok tertentu dibandingkan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Munculnya aksi vandalisme bernuansa kritik ini dinilai sebagai ekspresi kemarahan publik yang tidak tersalurkan melalui mekanisme formal. Sejumlah tulisan bahkan menyebutkan bahwa DPRD “terlalu asyik dengan MBG” dan “lupa kepada rakyatnya”, mempertegas persepsi publik bahwa fungsi representasi dan pengawasan legislatif tidak berjalan optimal.

Ketua Umum Rakyat Peduli Demokrasi (RPD), Dadan Jaenudin, melontarkan kritik keras terhadap DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Ia menilai coretan di dinding gedung wakil rakyat itu bukan sekadar aksi perusakan fasilitas, melainkan simbol kegelisahan masyarakat yang sudah lama terpendam.

“Ini adalah ekspresi kekecewaan rakyat. Banyak aspirasi disampaikan, baik melalui audiensi, forum resmi, maupun jalur informal, tetapi berhenti tanpa tindak lanjut yang jelas,” ujar Dadan Jaenudin kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).

Menurutnya, DPRD memiliki mandat konstitusional untuk menyerap, memperjuangkan, dan mengawal aspirasi masyarakat. Namun dalam praktiknya, berbagai persoalan mendasar di Kabupaten Tasikmalaya dinilai tak kunjung mendapatkan solusi konkret.

Dadan menyoroti persoalan infrastruktur desa yang rusak, pelayanan publik yang belum optimal, hingga minimnya keberpihakan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Kondisi tersebut, kata dia, memperkuat anggapan bahwa DPRD belum sepenuhnya hadir sebagai wakil rakyat.

Lihat Juga : Perda KTR Mandek Bertahun-Tahun, DPRD Dinilai Lamban Sahkan Regulasi Kesehatan

Tak hanya itu, ia juga menilai fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja eksekutif masih lemah. Akibatnya, sejumlah program pembangunan dinilai tidak tepat sasaran dan kurang memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.

Lihat Juga : Reformasi Birokrasi Tak Jalan, 100 Hari Kerja Bupati Tasikmalaya Dikecam DPRD

“Ketika fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal, maka rakyat yang dirugikan. Inilah yang kemudian memicu turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif,” tegasnya.

Dadan mendesak DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan pola kerja kelembagaan. Ia juga meminta DPRD membuka ruang dialog yang jujur dan terbuka dengan masyarakat, bukan sekadar seremonial.

“Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan hanya jargon politik. Jika DPRD ingin mengembalikan kepercayaan publik, maka suara rakyat harus benar-benar didengar dan diperjuangkan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya terkait munculnya coretan kritik di dinding gedung wakil rakyat tersebut. (yna)