Cak Imin Usulkan Tambahan Anggaran Rp 653,7 Miliar untuk Dukung Program Pemberdayaan Masyarakat

JAKARTA | Priangan.com – Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang berlangsung pada Senin (2/12), Menko Pemberdayaan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 653,7 miliar untuk mendukung kelancaran program-program kementeriannya.

Cak Imin memaparkan bahwa anggaran yang diajukan mencakup berbagai kebutuhan kelembagaan dan program strategis di bawah Kemenko PM.

Dalam penjelasannya, Cak Imin mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk manajemen Kemenko PM pada 2025 diperkirakan sebesar Rp 119 miliar, sementara anggaran untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program mencapai Rp 618 miliar.

“Kemenko PM sendiri sebagai satu manajemen membutuhkan anggaran Rp 119 miliar, hubungan manajemen dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan total Rp 618 miliar,” ucap Cak Imin.

Selain itu, terdapat alokasi anggaran untuk lembaga-lembaga yang berada di bawah Kemenko PM, seperti Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Rp 125 miliar) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (Rp 50 miliar). Total keseluruhan kebutuhan anggaran untuk Kemenko PM diperkirakan mencapai Rp 793,5 miliar.

Namun, Cak Imin menambahkan bahwa pasca pemisahan Kemenko PM, pagu anggaran yang tersedia saat ini hanya sebesar Rp 139,7 miliar. Oleh karena itu, dia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 653,7 miliar untuk mendukung program-program strategis dan memastikan pencapaian target jangka pendek yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Rapat Banggar DPR yang dihadiri oleh seluruh menteri koordinator Kabinet Merah Putih ini dipimpin oleh Ketua Banggar DPR, Said Abdullah. Dalam kesempatan tersebut, Said Abdullah menekankan pentingnya pembahasan anggaran untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program utama pemerintah, termasuk program pemberian makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional.

Said juga menyadari bahwa tugas para menko sangat berat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah di berbagai sektor, namun yakin bahwa dengan dukungan anggaran yang tepat, target-target pemerintah akan dapat tercapai dengan baik.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas berat para menko dalam membantu Presiden mensinkronkan, mengkoordinasikan, pelaksanaan serta pengawasan di bidangnya masing-masing, perlu segera bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga target jangka pendek pemerintah yang sudah dirancang presiden bisa terealisasi dengan baik,” ujar Said.

Dengan adanya usulan tambahan anggaran ini, diharapkan program-program pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan kebijakan sosial lainnya dapat berjalan sesuai dengan harapan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. (mth)