TASIKMALAYA | Priangan.com – Janji meningkatkan kesejahteraan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya bisa direalisasikan. Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, mengakui penyesuaian gaji setara Upah Minimum Regional (UMR) masih sulit diwujudkan dalam waktu dekat.
Hal itu terungkap saat audiensi Bupati dengan Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Kabupaten Tasikmalaya di kantor BKPSDM, Rabu (13/8/2025). Pertemuan ini menjadi ajang dialog antara pemerintah daerah dan perwakilan tenaga non-ASN yang selama ini menanti kepastian status dan kesejahteraan mereka.
Ketua FHGTK Kabupaten Tasikmalaya, Aris Yulianto, mengatakan Bupati sudah menyatakan komitmen untuk mengangkat seluruh tenaga non-ASN yang memenuhi kualifikasi menjadi PPPK paruh waktu. Namun, permintaan kenaikan gaji setara UMR belum bisa dipenuhi.
“Bupati meminta kami bersabar. Saat ini gaji masih dibayarkan sesuai besaran sebelumnya. Kalau dipaksakan setara UMR, akan mengganggu program pembangunan yang sudah tertuang dalam RPJMD,” ujar Aris.
Keterbatasan anggaran dan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut menjadi faktor penghambat utama. Pemkab Tasikmalaya masih mengandalkan penerimaan dari pajak daerah dan sektor unggulan seperti pertanian dan kelautan untuk menambah kas daerah.
Menurut Aris, Bupati berjanji penyesuaian gaji tetap menjadi target jangka menengah. “Beliau menyampaikan, jika PAD sudah meningkat, gaji PPPK paruh waktu akan disesuaikan dengan UMR. Meski belum ada waktu pasti, kami berharap realisasinya tidak terlalu lama,” katanya.
Bupati Cecep menegaskan, langkah awal yang dilakukan saat ini adalah memastikan seluruh tenaga non-ASN memiliki status yang jelas melalui pengangkatan PPPK paruh waktu. Setelah itu, fokus beralih ke perbaikan kesejahteraan.
“Kita mulai dari penataan status dan legalitas mereka dulu. Soal gaji, insyaallah akan kita sesuaikan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” ucap Cecep.
Meski belum ada kenaikan gaji, para tenaga honorer tetap berharap janji pemerintah daerah tidak berhenti di atas kertas. “Yang kami inginkan bukan hanya pengangkatan, tapi juga penghidupan yang layak,” pungkasnya. (yna)
