TASIKMALAYA | Priangan.com – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai mengambil langkah konkret menanggapi keluhan masyarakat terkait jalan rusak dan infrastruktur yang semakin mengkhawatirkan.
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur bukan lagi sekadar wacana, tapi sudah masuk daftar prioritas tertinggi.
“Kita tidak bisa menunda-nunda. Perbaikan jalan adalah kebutuhan mendesak masyarakat,” tegas Bupati Cecep, Senin (9/6/2025).
Langkah cepat pun disiapkan. Pemerintah daerah berencana mengatur ulang struktur anggaran APBD agar lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, terutama di wilayah yang aksesnya sangat vital bagi mobilitas dan ekonomi warga.
Bupati Cecep akan memimpin rapat evaluasi bersama seluruh kepala dinas pada Selasa, 10 Juni 2025, guna membedah kembali pos-pos anggaran yang bisa dialihkan demi menunjang sektor infrastruktur.
“Perlu strategi baru dalam menyusun ulang anggaran. Kita akan petakan mana yang paling mendesak dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
Salah satu jalur yang paling banyak dikeluhkan adalah ruas Cipatujah–Bojonggambir, yang disebut Cecep sebagai titik rawan dan akan mendapat perhatian khusus dalam program perbaikan mendatang.
Ia juga mengajak warga untuk aktif melaporkan kondisi jalan atau fasilitas umum lainnya yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Namun di balik upaya eksekutif ini, muncul catatan penting dari pihak legislatif. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi, mengingatkan bahwa pengelolaan APBD tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah.
“Setiap pengalihan atau perubahan anggaran harus dibahas bersama DPRD. Kita perlu duduk bersama untuk memastikan setiap kebijakan anggaran sesuai aturan dan prioritas masyarakat,” ujar Ami, Senin (9/6/2025).
Politisi PKB tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan. Jika jalan yang rusak adalah kewenangan provinsi, kata dia, maka Pemkab perlu mendorong Pemprov Jawa Barat untuk turun tangan, alih-alih membebani anggaran daerah yang sudah terbatas.
“Apalagi sekarang, Gubernur dan Presiden berasal dari koalisi yang sama. Seharusnya lebih mudah menjalin sinergi untuk memperoleh dukungan dari pusat maupun provinsi,” katanya.
Lebih lanjut, Ami mengingatkan agar perhatian terhadap infrastruktur tidak berhenti pada urusan jalan semata. Fasilitas pendidikan dan kesehatan juga harus mendapat porsi serius dalam perencanaan anggaran.
“Keseimbangan dalam pembangunan itu penting. Jangan sampai sekolah rusak dan puskesmas kekurangan fasilitas justru terabaikan karena semua fokus hanya pada jalan,” tegasnya.
Dengan berbagai dinamika ini, jelas bahwa upaya membenahi infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya bukan hanya soal teknis perbaikan jalan.
Ia juga menyangkut tata kelola anggaran, komunikasi antar lembaga, dan keberpihakan pada kebutuhan riil warga. (yna)
