TASIKMALAYA | Priangan.com — Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan nonaktif mulai dirasakan masyarakat desa di Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi ini disorot Kepala Desa Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, yang menilai pemangkasan anggaran daerah turut berdampak pada akses layanan kesehatan warga kurang mampu.
Kepala Desa Mandala Mekar, Alfie Akhmad Sa’dan Hariri, mengungkapkan masih banyak warga desa yang baru mengetahui status BPJS mereka tidak aktif saat hendak berobat ke fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan karena sebagian warga sangat bergantung pada jaminan kesehatan pemerintah.
“Sering kami antar warga sakit ke rumah sakit, ternyata BPJS-nya tidak aktif. Ini sangat memprihatinkan, karena mereka benar-benar membutuhkan layanan kesehatan,” ujarnya dalam Podcas Priangan.com, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, fenomena BPJS nonaktif di Tasikmalaya tidak hanya menjadi persoalan administrasi, tetapi sudah berdampak langsung pada kondisi sosial masyarakat desa. Tidak sedikit warga yang akhirnya menunda pengobatan karena keterbatasan biaya ketika status kepesertaan mereka tidak aktif.
Ia berharap pemerintah tetap menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas utama meskipun saat ini terdapat berbagai program nasional yang membutuhkan alokasi anggaran besar.
“Program nasional penting, tapi kesehatan masyarakat juga kebutuhan mendasar. Jangan sampai warga desa kesulitan berobat karena BPJS tidak aktif,” katanya.
Alfie menegaskan pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang seharusnya tetap dijamin, terutama bagi kelompok ekonomi lemah. Ia juga meminta adanya pendataan ulang penerima bantuan iuran BPJS agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Selain itu, pemerintah desa berharap ada komunikasi yang lebih terbuka terkait kebijakan penyesuaian anggaran, khususnya yang berdampak pada layanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, transparansi informasi penting agar pemerintah desa bisa memberikan penjelasan yang jelas kepada warga.
“Kalau ada perubahan kebijakan, sebaiknya disosialisasikan sejak awal. Pemerintah desa jadi bisa membantu warga memahami situasi dan mencari solusi,” tambahnya.
Pemerintah desa di Kabupaten Tasikmalaya kini berharap persoalan BPJS Kesehatan nonaktif bisa segera mendapat perhatian serius, sehingga akses layanan kesehatan masyarakat desa tetap terjaga dan tidak menambah beban sosial bagi warga kurang mampu. (yna)
