TASIKMALAYA | Priangan.com – Ironi program jaminan kesehatan kembali menimpa warga miskin di Kabupaten Tasikmalaya. Tiara (19), warga Desa Padawaras, Kecamatan Cipatujah, harus menjalani perawatan di Puskesmas Cipatujah dengan biaya Rp300 ribu per hari, lantaran kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) miliknya mendadak nonaktif.
Kondisi ini membuat orang tua Tiara kebingungan. Pasalnya, BPJS PBI milik kedua orang tuanya masih aktif dan tercatat masuk Desil 1 atau kategori masyarakat paling miskin. Anehnya, hanya BPJS Tiara yang tidak aktif, meski masih berada dalam satu kartu keluarga dan kondisi ekonomi yang sama.
“Desil 1, tapi BPJS anak saya teu aktif sorangan. Padahal bapak ibuna aktif,” keluh keluarga Tiara.
Akibat status BPJS PBI yang nonaktif, pihak keluarga terpaksa menanggung biaya perawatan di Puskesmas sebesar Rp300 ribu per hari. Beban ini jelas memberatkan, mengingat keluarga tersebut tergolong warga miskin yang seharusnya dilindungi penuh oleh negara melalui skema PBI.
Pihak keluarga mengaku sudah melaporkan persoalan ini ke nomor kontak Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya yang beredar di masyarakat. Namun jawaban yang diterima justru dinilai tidak menyentuh akar persoalan.
Dalam balasan WhatsApp layanan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, keluarga diminta mengecek status kepesertaan melalui layanan Pandawa BPJS atau aplikasi Mobile JKN. Dinas Kesehatan juga menyebutkan bahwa JKN-KIS biasanya dinonaktifkan karena masuk Desil 6–10 atau kategori mampu, serta menyarankan agar peserta yang nonaktif mendaftar BPJS Mandiri bila ingin segera menggunakan layanan kesehatan.
“Disuruh pindah ke mandiri kelas 3 dulu kalau mau aktif hari ini,” ungkap keluarga Tiara dengan nada kecewa.
Padahal, keluarga bersikukuh Tiara masuk Desil 1 dan meminta BPJS PBI diaktifkan kembali. Namun hingga kini, permintaan tersebut tidak mendapat respons lanjutan dari pihak Dinas Kesehatan.
Kepala Desa Padawaras, Yayan Siswandi, mengaku heran sekaligus menyayangkan sikap Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya, pemerintah seharusnya hadir memfasilitasi warga miskin yang BPJS PBI-nya nonaktif, bukan justru melempar tanggung jawab dengan menyarankan pendaftaran BPJS Mandiri.
“Kalau disuruh daftar mandiri, masyarakat juga bisa sendiri tanpa lewat kontak center Dinkes. Ini bukan solusi, tapi malah menambah beban rakyat,” tegas Yayan.
Ia menambahkan, pendaftaran BPJS Mandiri tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Pasalnya, ketika peserta ingin langsung menggunakan layanan kesehatan, mereka diwajibkan membayar iuran bahkan tunggakan di awal.
“Warga miskin disuruh bayar dulu. Ini jelas memberatkan. Pemerintah seharusnya mengaktifkan kembali BPJS PBI warga Desil 1, bukan mengalihkan ke mandiri,” ujarnya.
Yayan menegaskan bahwa kasus yang menimpa Tiara bukan kejadian tunggal. Ia mengaku hampir setiap hari menerima keluhan dari warganya yang tidak bisa berobat karena kepesertaan BPJS Kesehatan PBI mendadak nonaktif.
“Ini bukan satu dua orang. Hampir tiap hari ada warga yang datang ke saya mengeluh tidak bisa berobat karena BPJS PBI-nya nonaktif, padahal mereka jelas warga miskin. Ada yang sakit ringan, ada juga yang butuh perawatan serius, tapi terhambat hanya karena BPJS mati,” ujar Yayan.
Menurut Yayan, kondisi ini sangat memprihatinkan dan berpotensi memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap program jaminan kesehatan pemerintah. Ia menilai, penonaktifan BPJS PBI tanpa solusi cepat di lapangan sama saja menutup akses kesehatan bagi warga miskin.
“Kalau warga sudah masuk Desil 1, seharusnya negara hadir. Jangan malah menyuruh daftar BPJS mandiri. Itu bukan solusi, tapi menambah penderitaan rakyat kecil,” tegasnya.
Yayan kembali menekankan bahwa desa hanya mengusulkan dan memperbarui data, sedangkan kewenangan penetapan dan aktivasi BPJS PBI sepenuhnya berada di pemerintah di atasnya. Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan dan instansi terkait tidak lepas tangan dan segera melakukan aktivasi ulang BPJS PBI warga miskin.
“Jangan sampai muncul kesan, warga miskin di Tasikmalaya seolah dilarang sakit hanya karena BPJS-nya tiba-tiba nonaktif,” pungkasnya. (yna)
