TASIKMALAYA | Priangan.com – Rencana belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2026 kembali menjadi sorotan. Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), anggaran sekitar Rp405,27 juta dialokasikan untuk sewa hotel serta belanja makanan dan minuman rapat. Di saat bersamaan, masyarakat justru tengah mengeluhkan banyaknya BPJS Kesehatan PBI nonaktif yang berdampak langsung pada akses layanan kesehatan.
Data SiRUP menunjukkan belanja sewa hotel mencapai Rp137.980.000, digunakan untuk kegiatan koordinasi program kesehatan dan pengelolaan penyakit diabetes melitus. Sementara belanja makanan dan minuman rapat serta aktivitas lapangan mencapai sekitar Rp267.290.000, mencakup berbagai agenda seperti audit kesehatan ibu dan bayi, evaluasi program stunting, deteksi dini penyakit, hingga koordinasi layanan kesehatan masyarakat.
Besarnya anggaran tersebut menuai kritik dari aktivis Tasikmalaya, Nana Mardiana, yang menilai kebijakan anggaran kesehatan perlu dievaluasi, terutama saat banyak warga miskin kesulitan berobat akibat BPJS PBI dinonaktifkan.
“Di satu sisi masyarakat banyak mengeluh BPJS PBI nonaktif dan takut berobat karena biaya, tapi di sisi lain anggaran rapat, konsumsi, dan sewa hotel justru besar. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegas Nana kepada Priangan.com, Senin (9/2/2026).
Ia menilai persoalan BPJS PBI bukan sekadar administrasi, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan. Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih fokus pada perlindungan akses kesehatan warga dibanding kegiatan administratif yang dinilai tidak mendesak.
“Kalau masyarakat sampai pulang dari rumah sakit karena BPJS tidak aktif, itu alarm keras. Anggaran kesehatan harus berpihak pada pelayanan, bukan hanya kegiatan seremonial,” tambahnya.
Menurutnya, anggaran kesehatan seharusnya lebih diarahkan pada peningkatan layanan langsung kepada masyarakat, terutama kelompok rentan yang bergantung pada bantuan iuran BPJS. Ia menekankan transparansi anggaran penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Fenomena BPJS PBI nonaktif sendiri belakangan menjadi perhatian di Kabupaten Tasikmalaya. Sejumlah warga mengaku baru mengetahui status kepesertaan nonaktif saat hendak berobat, sehingga terpaksa menunda pengobatan atau pulang karena tidak mampu membayar biaya medis.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya terkait sorotan anggaran sewa hotel dan konsumsi rapat maupun kaitannya dengan persoalan BPJS PBI nonaktif yang ramai dikeluhkan masyarakat. (yna)
