TASIKMALAYA | Priangan.com — Pemerintahan Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadan, baru menginjak usia hampir seratus hari. Namun, alih-alih dipenuhi oleh evaluasi kinerja atau pencapaian konkret, ruang publik mulai diramaikan oleh isu-isu yang mencemaskan: tentang dominasi sosok di balik layar, intervensi non-struktural, dan kaburnya batas antara pemerintahan dan kepentingan pribadi.

Salah satu isu paling santer yang beredar adalah tentang keberadaan figur yang dijuluki “Ibu Suri”. Ia bukan bagian dari struktur resmi pemerintahan, tetapi disebut-sebut punya pengaruh yang cukup besar terhadap berbagai keputusan wali kota. Dari mulai penempatan posisi strategis hingga urusan teknis pelaksanaan program di lapangan, nama “Ibu Suri” diduga kerap hadir — meski dalam senyap.

“Kalau benar ada ‘Ibu Suri’ yang ikut campur dalam pengambilan keputusan, apalagi sampai masuk ke ranah teknis, itu sudah menurunkan legitimasi kepala daerah. Pemerintahan bukan dijalankan oleh yang terpilih, tapi oleh bayangan di belakang layar,” tegas Pengamat Kebijakan Publik Zenzen Jaenudi dalam Podcat di Priangan.com.

Menurut Zenzen, masuknya aktor non-struktural dalam mekanisme birokrasi bukan hanya soal etika, tapi juga mengancam integritas sistem pemerintahan. Ketika pengaruh tidak datang dari hasil pemilihan demokratis atau mekanisme formal, maka akuntabilitas pun terancam.

Selain “Ibu Suri”, problem lain yang muncul adalah potensi konflik kepentingan di lingkaran dalam pemerintahan. Sejumlah relawan dan tim sukses yang turut memenangkan Viman dalam proses politik kini dikabarkan mulai saling sikut, berebut posisi, bahkan proyek.

“Sudah ada rebutan kue kekuasaan, padahal kuenya belum dipanggang,” ujar Zenzen mengutip keluhan dari beberapa pejabat struktural yang merasa tertekan oleh desakan eksternal.

“Ini mentalitas yang salah kaprah. Fokusnya bukan pada kinerja atau inovasi, melainkan siapa yang paling dekat dengan kekuasaan,” tambahnya.

Zenzen menyayangkan kondisi ini muncul di fase awal pemerintahan. Menurutnya, seratus hari pertama seharusnya menjadi momen konsolidasi arah dan strategi pembangunan. Namun jika ruang itu justru diisi oleh tarik-menarik kepentingan, maka kerusakan bisa lebih dini terjadi.

Zenzen menegaskan pentingnya Wali Kota Viman menunjukkan ketegasan dalam memimpin. Ia harus mampu menegakkan batas antara kekuasaan politik dengan kepentingan personal yang tidak masuk dalam struktur pemerintahan.

“Kalau tidak segera dikendalikan, pemerintahan ini akan disandera oleh mereka yang seharusnya tidak punya tempat dalam proses pengambilan kebijakan. Ini berbahaya bagi birokrasi dan masa depan pembangunan di Tasikmalaya,” ucapnya.

Ia pun mengingatkan bahwa independensi pemimpin bukan hanya soal tidak tergantung pada pihak luar, tetapi juga soal keberanian untuk berkata tidak pada intervensi dan tekanan dari dalam.

Isu “Ibu Suri” dan potensi konflik kepentingan yang muncul jelas telah menimbulkan keresahan. Di tengah situasi ini, masyarakat berharap wali kota segera mengambil langkah tegas dan memperjelas garis komando dalam pemerintahan.

“Ini momen ujian kepemimpinan. Kalau dibiarkan, rakyat akan kecewa. Tapi kalau ditindak dengan berani, publik akan menaruh harapan kembali,” pungkasnya. (yna)