TASIKMALAYA | Priangan.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menghapus wilayah blank spot atau daerah tanpa sinyal mulai menunjukkan arah yang lebih konkret. Pada tahun anggaran 2026, Pemkab Tasikmalaya mengalokasikan belanja internet hingga Rp3 miliar, yang tidak sekadar untuk langganan jaringan, tetapi membangun infrastruktur digital permanen hingga pelosok desa.
Anggaran tersebut dikelola melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Tasikmalaya yang kini resmi menggandeng Trans Indonesia Superkoridor sebagai penyedia layanan jaringan. Kerja sama ini dirancang untuk membangun sistem konektivitas terpadu yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk kecamatan-kecamatan yang selama ini sulit mengakses sinyal seluler.
Kepala Bidang Informatika dan Persandian Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya, Kurnia, menegaskan bahwa anggaran Rp3 miliar itu telah mencakup pembangunan Jaringan Intra Pemerintah, bukan hanya biaya sewa internet bulanan.
“Anggaran ini bukan sekadar membayar langganan. Di dalamnya sudah termasuk pembangunan jaringan intra pemerintah. Target kami, Kabupaten Tasikmalaya memiliki access point yang tersebar merata di setiap kecamatan,” ujar Kurnia kepada Priangan.com, Rabu (4/2/2026).
Melalui jaringan intra tersebut, pemerintah daerah membangun jalur data sendiri yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan unit-unit kerja hingga tingkat kecamatan. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat fondasi transformasi digital di Kabupaten Tasikmalaya.
Lebih lanjut, Kurnia menyebutkan bahwa fokus utama pembangunan infrastruktur ini adalah penyediaan Wi-Fi publik gratis, terutama di wilayah-wilayah yang masuk kategori blank spot dan minim akses internet.
“Prioritas kami adalah wilayah yang selama ini kesulitan sinyal. Dengan adanya access point di setiap kecamatan, masyarakat bisa menikmati layanan internet tanpa terkendala kondisi geografis,” katanya.
Dishubkominfo menargetkan seluruh 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya memiliki titik layanan Wi-Fi publik yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Selain membuka akses informasi bagi warga, jaringan ini juga diharapkan mempercepat layanan pemerintahan berbasis digital.
Kerja sama dengan Trans Indonesia Superkoridor diyakini mampu mendorong integrasi data antarinstansi. Dengan jaringan intra yang kuat dan mandiri, koordinasi pemerintahan antar kecamatan hingga desa dinilai akan lebih cepat, aman, dan efisien. (ham)
